Menko AHY: Infrastruktur Tangguh Bencana, Kunci Kemajuan Bangsa

    Menko AHY: Infrastruktur Tangguh Bencana, Kunci Kemajuan Bangsa
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono

    JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, atau akrab disapa Menko AHY, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tidak hanya kokoh, tetapi juga memiliki ketahanan tinggi terhadap ancaman bencana. Komitmen ini diperkuat melalui kolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mewujudkan infrastruktur yang tangguh di seluruh penjuru Indonesia.

    Menko AHY melihat pembangunan infrastruktur sebagai sebuah urgensi nasional yang menuntut perencanaan matang, alokasi anggaran yang tepat guna, serta pelaksanaan yang harus selalu mengutamakan standar kualitas dan keselamatan tertinggi. Baginya, infrastruktur masa kini harus lebih dari sekadar bangunan fisik; ia adalah motor penggerak utama ketahanan bangsa dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

    “Infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan nasional. Kita tidak boleh jalan di tempat, kita harus melakukan lompatan-lompatan. Selain efisien, kita harus memastikan infrastruktur memenuhi standar keselamatan, berkualitas, memiliki resiliensi atau daya tahan terhadap bencana, serta semakin cerdas dan akuntabel, ” ungkap Menko AHY dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (13/2/2026).

    Ia menambahkan, dengan perencanaan yang cermat dan eksekusi yang tepat sasaran, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mempererat konektivitas antarwilayah, mereduksi kesenjangan ekonomi, serta membuka potensi pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai daerah. Keandalan infrastruktur ini, menurutnya, sangat bergantung pada tata kelola pengadaan yang efisien, transparan, dan bersih, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan digitalisasi yang digaungkan pemerintah.

    Dalam kerangka ini, LKPP memegang peranan krusial dalam merumuskan kebijakan pengadaan yang akseleratif untuk penyediaan infrastruktur, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas belanja negara. (PERS) 

    infrastruktur tangguh keselamatan konstruksi ahy lkpp pembangunan berkelanjutan reformasi birokrasi
    Updates.

    Updates.

    Artikel Sebelumnya

    AHY di Batam: Komunitas Tionghoa Penggerak...

    Artikel Berikutnya

    Tiga Pimpinan DPRD Sumbar Diganjar Penjara...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Endrizal: Sumbar Lindungi UMKM Lokal, Ritel Luar Daerah Dibatasi Masuk
    PT SBI Didenda Rp330 Juta untuk Pekerjakan TKA Ilegal di Batam
    Tragedi Air Terjun Lubuk Tagaru: Pemuda Riau Tewas
    Dorong Transisi Energi, Sugeng Suparwoto: Elektrifikasi Kendaraan dan Kompor Jadi Kunci
    Polisi Sidak SPBU Pasaman Barat, Pastikan Solar Subsidi Tepat Sasaran

    Ikuti Kami