Dr. Hendri: Hutang Negara Menumpuk Bukan Karena Pembangunan, Tapi Karena Dicuri Para Pejabat Korup

OPINI - Di tengah berbagai perbincangan tentang beban hutang negara yang terus meningkat, muncul pandangan yang menyatakan bahwa pertumbuhan hutang tersebut bukanlah hasil dari investasi pembangunan yang produktif, melainkan akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh sebagian pejabat yang memiliki wewenang. Gambaran yang muncul dari realitas ini menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan mendorong perekonomian justru lenyap tanpa bekas karena tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.
 
Wujud dari penyalahgunaan kekuasaan ini bisa dilihat dalam berbagai bentuk. Beberapa proyek pembangunan yang diusulkan dengan anggaran besar ternyata tidak pernah selesai secara optimal, atau bahkan hanya menjadi proyek "kertas" yang hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengalirkan dana negara ke rekening pribadi atau kelompok tertentu. Alokasi anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan jalan raya, jembatan, rumah susun rakyat, atau fasilitas kesehatan dan pendidikan seringkali mengalami penyelewengan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
 
Selain itu, praktik korupsi juga terjadi dalam bentuk pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan. Harga kontrak yang ditetapkan jauh di atas nilai pasar sebenarnya, dengan alasan yang tidak jelas atau dokumen yang dibuat secara sepihak. Pejabat yang terlibat seringkali bekerja sama dengan pihak swasta yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sementara negara harus menanggung beban hutang yang semakin membesar tanpa mendapatkan manfaat apapun dari pengeluaran tersebut.
 
Dampak dari kondisi ini terasa nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Hutang negara yang menumpuk bukan karena pembangunan yang memberi manfaat, melainkan karena pencurian, membuat negara harus mengalihkan anggaran dari sektor-sektor penting untuk membayar cicilan hutang dan bunganya. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam penyediaan layanan publik, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan kesenjangan sosial yang semakin lebar. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga menurun drastis, karena mereka melihat bahwa sumber daya negara yang seharusnya untuk kesejahteraan bersama justru diambil oleh sebagian kecil orang yang hanya mementingkan diri sendiri.

Dampak Tingkat Korupsi terhadap Pertumbuhan Beban Utang
Tingkat korupsi yang masih menjadi tantangan di Indonesia memiliki hubungan erat dengan dinamika pertumbuhan hutang negara. Meskipun hutang negara pada dasarnya dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi, praktik korupsi di berbagai tingkat pemerintahan telah menyebabkan sebagian dari beban hutang tersebut tidak memberikan manfaat yang seharusnya diperoleh masyarakat, bahkan justru memperparah beban keuangan negara.
 
Bagaimana Korupsi Mempengaruhi Pertumbuhan Hutang Negara

Baca juga: Eks Kapolres Ngada Divonis 19 Tahun Penjara Kasus Pedofilia

- Penyelewengan Anggaran Proyek Pembangunan: Banyak proyek infrastruktur yang didanai dari hutang negara atau pinjaman luar negeri mengalami mark-up harga yang tidak wajar akibat kolusi antara pejabat dan pelaku usaha. Hasilnya, anggaran yang dikeluarkan jauh lebih besar dari nilai sebenarnya, sehingga negara harus mengambil hutang lebih banyak untuk menyelesaikan proyek yang sama. Beberapa kasus proyek yang terhenti atau tidak berfungsi optimal juga membuat pengeluaran hutang menjadi sia-sia.

- Pengadaan Barang dan Jasa yang Tidak Transparan: Proses pengadaan di berbagai instansi pemerintah seringkali tidak memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kontrak diberikan kepada pihak tertentu dengan harga yang melampaui standar pasar, dengan sebagian dana yang seharusnya digunakan untuk pembelian barang atau jasa justru masuk ke kantong individu korup. Hal ini meningkatkan beban pengeluaran negara, yang kemudian harus ditutupi melalui hutang tambahan.

Baca juga: Judha Nugraha: Sindikat Penipuan Daring Internasional Libatkan Ribuan WNI

- Kecurangan dalam Manajemen Dana Publik: Beberapa pejabat menyalahgunakan wewenangnya untuk mengalihkan dana negara yang berasal dari pinjaman atau pendapatan negara ke rekening pribadi atau kelompok tertentu. Dana yang seharusnya digunakan untuk program pembangunan atau peningkatan layanan publik hilang, sehingga pemerintah harus mencari sumber pendanaan lain melalui hutang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Data dan Bukti Empiris
Menurut laporan Transparency International Indonesia, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia masih berada di level yang membutuhkan perbaikan signifikan. Beberapa kasus korupsi besar yang telah diungkapkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menunjukkan bahwa nilai kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi mencapai triliunan rupiah, sebagian besar terkait dengan proyek yang didanai hutang atau anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan. Kerugian ini tidak hanya mengurangi efektivitas penggunaan dana negara tetapi juga menyebabkan negara harus menambah hutang untuk mengganti kerugian yang terjadi atau melanjutkan program yang terganggu.
 
Dampak bagi Masyarakat dan Ekonomi
Korupsi yang menyebabkan hutang negara tidak produktif berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dana yang terkorupsi tidak dapat digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur yang diperlukan, sehingga kualitas layanan publik tetap rendah. Selain itu, beban hutang yang semakin besar membuat pemerintah harus mengalihkan anggaran dari sektor-sektor penting untuk membayar cicilan dan bunga, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan beban pajak bagi masyarakat di masa depan.

Baca juga: 10 Tahanan Kabur dari Polsek Samarinda Kota Berhasil Diringkus

Tingkat korupsi yang masih menjadi tantangan di Indonesia memiliki hubungan erat dengan dinamika pertumbuhan hutang negara. Meskipun hutang negara pada dasarnya dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi, praktik korupsi di berbagai tingkat pemerintahan telah menyebabkan sebagian dari beban hutang tersebut tidak memberikan manfaat yang seharusnya diperoleh masyarakat, bahkan justru memperparah beban keuangan negara.

JAKARTA, 17 Januari 2026
Dr. Ir. Hendri, ST., MT
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia

Baca juga: Polres Siak Buru Terpidana Mati Narkoba Kabur dari Rutan Siak