Updates.
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meluncurkan instruksi tegas kepada Kementerian Haji dan Umrah untuk terus berupaya menekan biaya perjalanan ibadah haji. Target ambisius ini diharapkan tidak hanya meringankan beban finansial jamaah Indonesia, tetapi juga memangkas antrean panjang yang saat ini mencapai rata-rata 40 tahun, menjadi ideal 26 tahun.
Dalam memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang menandai satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo menyampaikan harapannya kepada Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, yang berhalangan hadir karena tengah berada di Arab Saudi. Instruksi tersebut menekankan perlunya kajian mendalam untuk menemukan cara menurunkan biaya haji melalui efisiensi anggaran yang ketat.
"Menteri Haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka, saya minta biaya haji harus terus turun. Ya, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih, " ujar Presiden Prabowo saat memberikan pengantar sidang di Istana Negara Jakarta, Senin (20/10/2025).
Lebih dari sekadar menekan biaya, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya percepatan waktu tunggu keberangkatan haji. Jika saat ini rata-rata jamaah harus menunggu hingga 40 tahun, Presiden optimis target 26 tahun dapat tercapai.
Optimisme ini menguat seiring dengan langkah pemerintah membentuk Kementerian Haji dan Umrah, sebuah entitas yang sebelumnya di bawah naungan Badan Penyelenggara Haji. Pembentukan kementerian ini tak lepas dari permintaan Pemerintah Arab Saudi yang menilai urusan haji layak ditangani di tingkat menteri.
"Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena dia bilang, 'Kami urusan haji adalah Menteri Haji. Jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oh, ini Kepala Badan'. Enggak, dia maunya menteri. Apa boleh buat, kita menyesuaikan, " jelas Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengungkapkan terobosan bersejarah dari Pemerintah Arab Saudi yang untuk pertama kalinya mengubah undang-undang mereka, mengizinkan negara asing untuk membeli lahan di Tanah Suci. Hal ini membuka jalan bagi rencana Pemerintah Indonesia membangun 'Kampung Indonesia' di Kota Mekah, sebuah pencapaian berkat pendekatan diplomatik yang gigih.
Pemerintah Arab Saudi bahkan telah menawarkan sejumlah lahan strategis, termasuk yang berlokasi tidak jauh dari Masjidil Haram. Namun, pembelian lahan ini harus melalui proses lelang terbuka yang diikuti oleh sekitar 90 entitas lainnya.
"Waktu kemarin saya ketemu Menteri Luar Negerinya, saya dibilang, 'Pak, ini ada lelang ditutup tanggal 30 Oktober. Tapi yang daftar lelang ada berapa ribu ya, sudah? Oh, 90 entitas lain yang juga bidding lahan yang kita inginkan. 90, ya? Mudah-mudahanlah, mungkin Menteri Agama nanti pimpin doa khusus, " ungkap Presiden Prabowo dengan harapan besar. (PERS)
