JAKARTA - Pembangunan konektivitas di Indonesia, negara kepulauan yang luas, memerlukan pendekatan yang berbeda dari negara-negara kontinental. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa strategi yang berfokus pada transportasi darat, seperti yang diterapkan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, atau Rusia, tidak akan efektif.
Menyikapi kondisi geografis Indonesia yang didominasi oleh lautan, AHY menekankan pentingnya penguatan infrastruktur maritim dan udara. Pendekatan ini sangat krusial mengingat karakteristik wilayah Indonesia yang tersebar di ribuan pulau.
"Pembangunan termasuk konektivitas tidak bisa menggunakan pendekatan negara-negara kontinental. Kita akan gagal karena berbeda dengan Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, India, Australia yang merupakan negara kontinental, fokus di transportasi darat menjangkau semua, " ujar Agus Harimurti Yudhoyono, yang akrab disapa AHY, di Jakarta, Rabu (22/10/2026).
Ia menambahkan, untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara efektif, penguatan infrastruktur kelautan menjadi prioritas utama. Hal ini mencakup pembangunan dan peremajaan dermaga, penambahan armada kapal laut, serta pengembangan maskapai penerbangan.
"Maka harus perkuat dermaga, kapal-kapal laut diperbanyak dan diremajakan, termasuk juga maskapai penerbangan untuk menjangkau semua wilayah Indonesia, " katanya.
AHY meyakini bahwa peningkatan konektivitas ini akan membawa dampak positif yang signifikan. Di antaranya adalah penurunan biaya transportasi dan logistik, terutama untuk wilayah Indonesia Timur, yang pada gilirannya akan menekan biaya pembangunan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Lebih lanjut, AHY menyoroti capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya menunjukkan kemajuan pesat dalam memperkuat kolaborasi lintas kementerian. Sinergi ini, menurutnya, menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menambahkan bahwa tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi momentum penting dalam mengawal realisasi program Asta Cita. Program ini secara fundamental menekankan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru negeri.
Sebagai Menko yang bertanggung jawab atas sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, AHY menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama strategis. Kolaborasi ini melibatkan lima kementerian yang memiliki peran langsung dalam memajukan ekonomi daerah.
AHY mengaku terus berupaya menghadirkan sinergi yang erat di antara lima kementerian di bawah Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kelima kementerian tersebut meliputi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Transmigrasi. (PERS)

Updates.