Updates.
BANDUNG - Suasana inspeksi mendadak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke PT Tirta Investama (Aqua) Pabrik Subang pada Rabu (22/10/2025) memunculkan cerita pilu. Melalui unggahan di media sosialnya, orang nomor satu di Jawa Barat ini mengungkapkan adanya keluhan mendalam dari warga sekitar terkait sulitnya akses terhadap air bersih.
Dalam rekaman video yang dibagikannya, Dedi Mulyadi secara gamblang menyampaikan bahwa ia menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai keterbatasan akses air bersih di wilayah yang berdekatan dengan area operasional pabrik.
"Jangan sampai kejadian begini. Air yang dari sini diangkut dan dijual dengan harga mahal, orang di sekitar gunung enggak mandi karena tidak punya air bersih, " tegas Dedi Mulyadi, menyuarakan keprihatinan atas ironi yang terjadi.
Gubernur Dedi Mulyadi menekankan betapa krusialnya menjaga keseimbangan antara geliat industri dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia secara tegas meminta pihak perusahaan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan operasionalnya tidak sampai mengorbankan ketersediaan air bagi warga di sekitarnya.
Lebih lanjut, dalam sesi dialog yang hangat dengan warga, perwakilan masyarakat mengungkap fakta yang memilukan. Mereka menyatakan bahwa belum ada program penyaluran air bersih yang benar-benar mereka rasakan manfaatnya secara langsung.
Seorang ketua RW, dengan nada getir, mengeluhkan kondisi kekeringan yang dialami sehari-hari dan minimnya bantuan yang pernah diberikan oleh Perusahaan.
"Enggak ada, Pak. Saya sebagai ketua RW-nya, saya juga belum pernah minum dari Aqua, enggak ada, " ujarnya dengan nada kecewa di hadapan Gubernur.
Fenomena serupa ternyata tidak hanya terjadi di Subang. Laporan kesulitan air bersih juga dilaporkan datang dari warga di berbagai daerah lain yang menjadi lokasi pabrik Aqua, termasuk Klaten, Bogor, dan Pasuruan. Di sana, sumur-sumur warga dilaporkan mengering saat musim kemarau, memaksa mereka untuk membeli air demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sebuah penelitian independen yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada tahun 2021 semakin mempertegas kekhawatiran ini. Studi tersebut menunjukkan adanya penurunan debit air irigasi yang signifikan, mencapai 76 persen di Desa Kepanjen, Klaten, Jawa Tengah, pasca pabrik beroperasi. Dampaknya, biaya produksi pertanian melonjak hingga 62 persen.
Situasi ini memicu pandangan dari sejumlah pengamat yang menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pola pengelolaan sumber daya air di kawasan industri. Tujuannya adalah agar keberadaan perusahaan dapat berjalan harmonis dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi keluhan warga yang merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan pabrik, pihak Aqua, dalam keterangan resminya terkait sidak Gubernur Dedi, menyatakan bahwa mereka secara aktif berdialog dan melibatkan masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Langkah ini diklaim untuk memastikan pengelolaan air berjalan secara adil, transparan, dan berkelanjutan. (PERS)
M Ali Akbar 
