Updates.
JAKARTA - Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2025 mencatatkan lonjakan signifikan, mencapai 75, 90. Angka ini merupakan peningkatan nyata dari 75, 02 pada tahun sebelumnya, menandakan keberhasilan koordinasi pembangunan manusia yang berkelanjutan dan efektif. Hal ini tak lepas dari prioritas utama Presiden yang menempatkan peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyambut gembira capaian ini. Ia menegaskan bahwa angka tersebut adalah buah manis dari kerja keras jutaan orang di seluruh penjuru negeri.
“Di balik angka ini, ada kerja keras jutaan orang: guru yang membimbing dengan sabar, tenaga kesehatan yang menjaga tanpa lelah, dan keluarga yang berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Kenaikan IPM ini adalah hasil gotong royong kita semua, ” ujar Pratikno dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, peningkatan seluruh komponen penyusun IPM, mulai dari harapan hidup yang lebih panjang, harapan lama sekolah yang meningkat, hingga pengeluaran riil per kapita, menunjukkan konsistensi dan keterpaduan kebijakan pembangunan manusia lintas sektor.
“Ketika kebijakan antar-sektor saling terhubung dan memperkuat, hasilnya tidak hanya tercermin pada angka, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat yang kian membaik. Di situlah makna sebenarnya dari koordinasi pembangunan manusia, ” tambahnya.
Peningkatan IPM 2025 ini sejalan dengan hasil nyata Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Di sektor pendidikan, revitalisasi 16.698 sekolah dan madrasah serta distribusi 124.253 unit Interactive Flat Panel (IFP) untuk digitalisasi pembelajaran telah membuka lebih luas akses pendidikan berkualitas. Sementara di bidang kesehatan, pelaksanaan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjangkau 45, 5 juta warga, ditambah skrining massal TBC, kian memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit di masyarakat.
Meskipun tren nasional menunjukkan hasil positif, Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya fokus pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Kemenko PMK terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong peningkatan IPM di daerah tertinggal.
“Masih ada wilayah yang perlu kita dorong bersama, namun arah kita sudah jelas: menuju Indonesia yang makin setara, sehat, dan cerdas. Pemerintah hadir untuk semua, dan akan terus bekerja agar manfaat pembangunan dirasakan lebih merata, ” tegas Pratikno.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lima provinsi dengan IPM terendah pada tahun 2025 masih berada di wilayah timur Indonesia, yaitu Papua Pegunungan (54, 91), Papua Tengah (60, 64), Papua Barat (68, 48), Papua Selatan (69, 54), dan Nusa Tenggara Timur (69, 89). Untuk mengatasi kesenjangan ini, Kemenko PMK akan meningkatkan peran koordinatifnya agar program prioritas pemerintah lebih efektif menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal.
Pemerintah melalui Kemenko PMK berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan manusia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sebagai bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045.
“Capaian ini menjadi pijakan penting untuk berlari lebih kencang. Sesuai arahan Presiden, pembangunan harus berpusat pada manusia. Tugas kami adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ” tutup Pratikno.
Terkait isu perlindungan manusia di ranah digital, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menyoroti peran kecerdasan artifisial (AI) sebagai terobosan penting dalam menghadapi maraknya perdagangan manusia di ruang digital. Ia menegaskan bahwa teknologi seharusnya menjadi solusi untuk perlindungan manusia, bukan justru menjadi sumber ancaman baru. (PERS)
