Updates.
JAKARTA - Perut terasa nyeri, mual, bahkan pingsan. Itulah yang dialami lebih dari seratus pelajar SMA Negeri 2 Kudus, Jawa Tengah, usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (28/01). Sebanyak 118 siswa dilaporkan mengalami keracunan, memaksa 46 di antaranya harus menjalani perawatan inap.
Nasihul Umam, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwosari Kudus, tempat yang menyuplai makanan tersebut, telah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan bertanggung jawab penuh atas insiden yang memilukan ini.
Menyikapi kejadian ini, Dinas Kesehatan Kudus bergerak cepat. Tim mereka telah mendatangi dapur MBG yang menjadi pemasok sekolah dan mengambil sampel bahan makanan untuk diuji di laboratorium. Mustiko Wibowo, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kudus, mengumumkan bahwa operasional SPPG Purwosari Kudus dihentikan sementara sebagai langkah pencegahan.
Fenomena keracunan makanan dari program MBG bukanlah kejadian tunggal. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, sepanjang periode 1-13 Januari 2026 saja, tercatat 1.242 orang diduga menjadi korban. BBC bahkan menghitung, selama bulan Januari 2026, kasus keracunan MBG telah menjangkiti 1.929 orang di berbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Banten, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Insiden terbaru terjadi di Kabupaten Manggarai Barat pada Jumat (30/01), yang menimpa sedikitnya 132 pelajar.
BBC News Indonesia telah berupaya meminta tanggapan dari pimpinan Badan Gizi Nasional terkait rentetan kejadian ini, namun hingga berita ini diturunkan, belum ada respons.
Lantas, mengapa kasus keracunan makanan pada program MBG ini terus berulang?
Insiden di SMAN 2 Kudus bermula dari pembagian MBG yang berlangsung sekitar pukul 11.15 WIB pada Rabu (28/01). Ribuan paket makanan diantar oleh SPPG Purwosari Kudus, kemudian dibagikan kepada pelajar dan guru pada pukul 11.45 WIB.
Salah seorang pengajar di SMAN 2 Kudus, sebut saja Wi, mengaku ikut menyantap menu soto ayam hari itu. Keesokan paginya, Wi merasakan sakit perut hebat dan diare. Awalnya ia mengira penyebabnya adalah makan malamnya, nasi pecel lele. Namun, dugaan itu sirna saat melihat kondisi rekan guru dan muridnya yang mengalami gejala serupa.
"Ketika saya di kelas mengajar itu, pagi anak-anak pada mengeluh sakit perut dan lari ke kamar mandi semua sampai antre, " tutur Wi.
Kondisi semakin memprihatinkan. "Anak-anak itu ada yang sampai delapan hingga sepuluh kali ke kamar mandi, sampai wajahnya itu pucat, terlihat lemes, bahkan ada yang pingsan, " tambahnya.
Banyak siswa yang harus dilarikan ke Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan puskesmas. Karena jumlah pasien yang membludak, pihak sekolah terpaksa meminta bantuan ambulans.
"Siswa yang dirujuk ke RS itu ada 130 dan siswa yang rawat inap hingga sekarang ada 52, " kata Wi, merujuk pada data terbaru dari sekolah.
Dampak insiden ini terasa hingga ke tingkat orang tua siswa. "Para wali murid itu sampai ada yang menolak MBG, " ujarnya.
Ada pula usulan untuk mengganti SPPG pemasok makanan. "Mungkin dari sekolah ya tidak ditolak namun dipindah saja mungkin. Sekarang para guru masih fokus untuk penyembuhan para siswa dahulu, " jelas Wi.
SMAN 2 Kudus saat ini menerima MBG dari SPPG Purwosari Kudus, yang menurut Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Mustiko Wibowo, telah mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).
Salah satu siswa yang masih menjalani perawatan, Tika, menceritakan pengalamannya. "Masih sakit perut, pusing sama mual, " ujarnya melalui telepon orang tuanya.
Menurut keterangan dokter, penyebab sakitnya adalah keracunan akibat menyantap MBG. Tika mengaku sakit perut sejak hari sebelumnya, setelah makan menu garang asem.
"Saya sudah dari Selasa itu habis makan MBG, pulang sekolah langsung diare, " tuturnya.
Tika dan keluarganya kini merasa trauma. "Kami trauma, takut mau makannya, " ucapnya terbata-bata.
Ia berharap lokasi MBG dapat dipindahkan. "Inginnya sih lokasi MBG-nya pindah, jangan yang di SPPG yang sekarang. Besok-besok mungkin tidak makan, saya pulang aja, " keluhnya.
Dari total 1.178 siswa di SMAN 2 Kudus, catatan dari guru Wi menunjukkan 521 siswa dan 24 guru diduga keracunan MBG, dengan 52 orang menjalani perawatan di rumah sakit.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kudus, Mustiko Wibowo, memastikan pihaknya telah melakukan pemeriksaan awal terhadap SPPG Purwosari Kudus. Sampel bahan makanan pun telah diambil untuk analisis laboratorium.
Sekretaris Tim Satgas Percepatan MBG Provinsi Jawa Tengah, Hanung Triyono, mengonfirmasi penghentian sementara operasional SPPG Purwosari Kudus di Kabupaten Demak sebagai tindak lanjut dugaan keracunan.
Menu MBG yang dikonsumsi pada Rabu (28/01) itu terdiri dari nasi, ayam suwir, kuah soto, kecambah rebus, tempe goreng, dan buah kelengkeng. "Dugaan awal karena ayam suwir agak berbau, " ujar Hanung.
Tim pengawas sanitasi bersama kepala SPPG telah memeriksa dapur. "Telah dilakukan penanganan cepat, evaluasi dapur, dan perbaikan sistem sanitasi. Kegiatan produksi (SPPG Purwosari) akan kembali dilanjutkan setelah hasil pemeriksaan dinyatakan aman, " tambah Hanung.
Nasihul Umam, Kepala SPPG Purwosari Kudus, kembali menegaskan permohonan maafnya dan kesiapan untuk bertanggung jawab penuh, termasuk penggantian biaya pengobatan siswa.
"Kami tetap berkomitmen untuk bertanggung jawab penuh dan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang, " kata Nasihul Umam, seperti dilansir dari Antara.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya mengetahui dugaan keracunan pada Kamis (29/01) setelah menerima laporan dari penanggung jawab MBG di sekolah. Timnya segera mendatangi sekolah untuk verifikasi.
Nasihul Umam membenarkan menu yang disajikan adalah soto ayam suwir, tempe, dan tauge. "Kami langsung melakukan klarifikasi terkait menu soto ayam suwir. Pada kesempatan itu saya juga menyampaikan permohonan maaf dan kesiapan bertanggung jawab, termasuk membelikan obat bagi siswa yang diare dan mengganti biaya pengobatan bagi yang dirawat di IGD, " ucapnya.
Saat ini, SPPG Purwosari melayani 13 sekolah dengan total penerima manfaat sebanyak 2.173 orang.
Rentetan kasus keracunan MBG ini semakin mengkhawatirkan. Total korban keracunan MBG sejak 2025 hingga awal 2026 telah mencapai 21.254 orang.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menghentikan sementara operasional 10 SPPG yang terindikasi menjadi penyebab keracunan selama Januari 2026. Hal ini merupakan sanksi agar mitra mematuhi prosedur.
Padahal, BGN menargetkan 'zero defect' atau nol insiden keracunan di tahun 2026. Target ini didukung oleh Instruksi Presiden tentang Percepatan MBG dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis yang diterbitkan 27 Oktober 2025.
Petunjuk teknis tersebut menguraikan mekanisme rinci penyiapan dan penyaluran MBG, mulai dari pengolahan bahan pukul 02.00 WIB, memasak, test food, pendinginan, hingga pemorsian yang rampung pukul 06.30 WIB. Pendistribusian ke sekolah dilakukan secara bertahap dari pukul 07.30-10.30 WIB, disesuaikan dengan jenjang pendidikan.
Namun, menurut ahli gizi masyarakat, Tan Shot Yen, juknis saja tidak cukup. Ia menyoroti minimnya pengawasan dan evaluasi dari BGN.
"Sekarang kalau ada kasus keracunan makanan, ini ada yang enggak beres dengan rantai HACCP dong. Ya harus dikontrol. Masalahnya adalah yang mengontrol itu siapa?" kata Tan Shot Yen.
Ia menambahkan, mitra atau yayasan yang terlibat dalam program ini tidak memiliki jalur pertanggungjawaban yang jelas, sehingga BGN terkesan lepas tangan.
"Padahal monitoring, supervisi, evaluasi itu tanggung jawab BGN, " tegasnya.
Kompleksitas masalah bertambah karena pejabat daerah, politisi, polisi, dan tentara turut menjadi pemain dalam program ini. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengakui kepemilikan dapur MBG oleh pihak-pihak tersebut, namun menyatakan tidak melarang siapapun membantu asalkan dilakukan dengan benar.
"Mereka semua itu punya dapur MBG. Ini kan namanya 'jeruk makan jeruk'. Sudah pasti di antara mereka enggak boleh dong mengawasi dapur temannya. Enggak adil buat mereka, " ujar Nanik.
Tan Shot Yen berpendapat, jika masalah ini tidak dibenahi, keracunan akan terus berulang dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap program MBG.
Masalah lain yang terungkap adalah kurang dari 30?ri ribuan dapur SPPG yang beroperasi telah mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). SLHS menjadi persyaratan wajib sejak Oktober 2025 untuk menjamin standar kesehatan dan kebersihan.
Pada 8 Januari 2026, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan hanya sekitar 20?ri total 19.800 SPPG terdaftar yang memiliki SLHS.
Tan Shot Yen menduga ketidakpatuhan terhadap SLHS menjadi salah satu faktor utama tingginya kasus keracunan. "Ibaratnya 70% pengendara belum punya SIM, tapi ramai-ramai nyetir, ya jelas kaos, " cetusnya.
Ia mendesak BGN untuk menghentikan sementara perluasan dapur MBG hingga semua permasalahan terkelola. "Lebih baik lambat tapi benar, daripada cepat tapi salah, karena pemekaran SPPG itu akhirnya mekar di tempat yang salah, " imbuhnya.
Tan Shot Yen menyarankan agar BGN memprioritaskan pembangunan SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar lebih tepat sasaran, mengingat mayoritas dapur MBG saat ini berada di perkotaan. (PERS)
Jurnalis Agung 
Syafruddin Adi 
