Updates.
JAKARTA - Triliunan rupiah yang seharusnya mengalir ke kas negara, namun nyaris hilang akibat praktik korupsi, kini berpotensi besar untuk menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pandangannya yang optimistis, bahwa dana sebesar Rp13 triliun, yang merupakan hasil pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya, dapat dialokasikan untuk program-program pro-rakyat yang nyata.
Dalam sebuah momen penting di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025), Presiden menyaksikan langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13, 2 triliun tersebut. Beliau menekankan bahwa jumlah fantastis ini seolah membuka mata betapa besar potensi dana yang bisa diselamatkan dan dikembalikan untuk kemaslahatan bangsa.
"Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus oleh negara, " ujar Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden merinci rencana ambisius yang dapat diwujudkan dengan dana tersebut. "Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.000, 1.100 desa nelayan, tiap desa itu anggarannya Rp22 miliar. Jadi Rp13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan, " tambahnya, membayangkan dampak positif yang luas bagi komunitas pesisir.
Presiden memproyeksikan, satu kampung nelayan yang idealnya dihuni oleh sekitar 2.000 kepala keluarga, atau setara dengan 5.000 jiwa jika diasumsikan lima orang per keluarga, akan mendapatkan tempat tinggal dan penghidupan yang layak. Dengan demikian, pembangunan 600 kampung nelayan dapat memberikan solusi fundamental bagi sekitar 5 juta warga pesisir.
Beliau tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap praktik korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam, khususnya kelapa sawit. Menurutnya, penyimpangan ini terjadi karena kewajiban perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri diabaikan.
"Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri, rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi sebenarnya, " tegas Presiden, menyuarakan keprihatinan mendalam.
Di akhir pernyataannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi yang tulus kepada jajaran Kejaksaan Agung atas kerja keras dan kegigihan mereka dalam memberantas korupsi, manipulasi, dan penyelewengan.
"Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih, bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan, " pungkasnya. (PERS)
Jurnalis Agung 
