Updates.
JAKARTA – Semangat baru membayang di Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) seiring terpilihnya Rudy Mas’ud, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Ketua Umum untuk periode 2025-2030. Keputusan ini diambil secara aklamasi melalui musyawarah mufakat dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI APPSI yang digelar di salah satu hotel berbintang di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Dalam pidato pertamanya usai terpilih, Rudy Mas’ud memaparkan visi strategisnya yang berfokus pada lima pilar utama. Ia menekankan pentingnya kolaborasi erat, memperkuat posisi sebagai mitra strategis pemerintah pusat, mendorong akselerasi digitalisasi data, memperkokoh ketahanan ekonomi di setiap daerah, serta membangun APPSI menjadi organisasi yang lebih modern dan adaptif.
"Kami sangat mengharapkan seluruh anggota APPSI menberikan masukan, advice terutama daerah-daerah di dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang fundamental terutama dana transfer daerah, DAU dan DAK. Kita tidak hanya menerima kebijakan tetapi kita bisa memberikan kebijakan kepada pemerintah pusat di dalam menyusun APBN ataupun fiskal-fiskal yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan di daerah, " ujar Rudy Mas’ud dengan penuh keyakinan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, turut memberikan arahan yang mencakup empat imbauan krusial. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, kehati-hatian dalam perumusan Peraturan Daerah (Perda) dengan basis data akurat, penyediaan layanan publik yang adil dan merata, serta kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, aparat pertahanan, keamanan, sektor swasta, dan masyarakat sebagai pilar utama menghadapi tantangan bersama.
Wagub Wiyagus juga menyoroti prioritas pembangunan di daerah, khususnya dalam tiga area kunci: perencanaan dan penganggaran, peningkatan ruang fiskal daerah, serta penguatan pengendalian kecurangan untuk mencegah kebocoran anggaran.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya integritas pemerintahan yang bersih dan kreatif, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, inovasi, dan pemberantasan korupsi. Hal ini sejalan dengan seruan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan adil serta pemberantasan korupsi sebagai tantangan pembangunan nasional.
Presiden Prabowo Subianto, melalui arahannya, mendorong penerapan teknologi digital seperti e-catalog dan e-government untuk meminimalkan peluang korupsi dalam birokrasi. Instruksi ini mencakup seluruh jajaran pemerintah, termasuk yudikatif dan legislatif, untuk bekerja sama menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Munas VII APPSI 2025 ini dihadiri oleh hampir seluruh Gubernur dan Wakil Gubernur se-Indonesia, termasuk Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa. Meskipun baru pertama kali menjadi anggota APPSI, Lewerissa menunjukkan antusiasme tinggi, melihat partisipasinya sebagai bagian integral dari bentuk pelayanan kepada masyarakat sebagai kepala daerah.(PERS)
