Updates.
YOGYAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat lini terdepan pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui serangkaian penyuluhan hukum dan penguatan strategi komunikasi publik yang digelar secara hybrid selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 Maret 2026, para pelaksana dibekali amunisi vital untuk menghadapi potensi risiko hukum dan dinamika isu publik yang kerap muncul di lapangan. Saya melihat sendiri betapa pentingnya kesiapan mereka, karena merekalah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menekankan peran krusial para pelaksana di daerah. "Pelaksana di lapangan adalah garda terdepan. Mereka perlu dibekali pemahaman hukum yang kuat agar mampu mengantisipasi potensi persoalan sejak awal, sekaligus memastikan setiap langkah tetap berada dalam koridor aturan, " ujarnya di Yogyakarta, Sabtu (28/3/2026). Pengalaman mengajarkan bahwa tanpa bekal yang memadai, risiko sekecil apapun bisa membesar.
Tak dapat dipungkiri, pelaksanaan program pemerintah selalu menyimpan potensi risiko, baik itu bersifat administratif, perdata, hingga pidana. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui penguatan layanan bantuan hukum menjadi kunci utama BGN dalam menjaga keberlangsungan program agar tetap berjalan lancar dan akuntabel.
Lebih dari sekadar aspek hukum, BGN juga menyoroti urgensi kemampuan komunikasi publik bagi para pelaksana MBG. Di era serba digital ini, di mana perhatian masyarakat terhadap program pemenuhan gizi nasional begitu tinggi, pengelolaan informasi yang tepat adalah penentu stabilitas pelaksanaan program. Saya percaya, informasi yang tersampaikan dengan baik adalah jembatan menuju kepercayaan publik.
"Komunikasi publik bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi menjadi bagian penting dari keberhasilan program. Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik berpotensi menimbulkan mispersepsi hingga berkembang menjadi persoalan yang lebih luas, " tambah Hida. Ketiadaan komunikasi yang efektif bisa menjadi awal dari segalanya.
Dengan bekal dari kegiatan ini, para pelaksana MBG di Yogyakarta diharapkan mampu mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, merancang langkah mitigasi yang efektif, serta membangun strategi komunikasi yang adaptif dan responsif terhadap setiap perkembangan isu di masyarakat. Ini adalah investasi penting untuk masa depan program gizi yang lebih baik.
Kegiatan yang menghadirkan praktisi hukum dan komunikasi publik, serta Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi BGN, Rahman, ini juga dihadiri oleh perwakilan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Sleman, Kepala Regional, Koordinator Wilayah se-Daerah Istimewa Yogyakarta, dan peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Semangat kolaborasi terlihat jelas dalam pertemuan ini. (PERS)
AmeliaRiski_JIS... 
