PEKALONGAN - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mendesak agar wilayah Pekalongan mendapat perhatian khusus dalam pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di sesi pertama. Usulan ini disampaikan langsung kepada Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), menempatkan Pekalongan setara dengan prioritas pembangunan di Teluk Jakarta serta Semarang-Kendal-Demak.
"Saya bilang kemarin ke Bapak Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan. Pak, fakta hari ini adalah Pekalongan itu sudah di bawah muka air laut jadi mungkin tolong dipertimbangkan Pekalongan bagian daripada yang Bapak (Kepala BOPPJ) prioritaskan di sesi pertama (GSW) ini, " ujar Dody di Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (29/03/2026).
Kementerian PU, menurut Dody, siap memberikan dukungan penuh kepada BOPPJ. Hal ini dibuktikan dengan penempatan personel Kementerian di BOPPJ dan koordinasi intensif terkait pembangunan GSW. Bahkan, Dody berkomitmen mengalokasikan 100 persen pinjaman luar negeri yang terkait dengan GSW yang masih dipegang Kementerian PU untuk mendukung BOPPJ.
Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa sebelumnya telah mengungkapkan betapa krusialnya pembangunan Tanggul Laut Raksasa untuk melindungi kontribusi vital wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang diperkirakan mencapai 368, 3 miliar dolar AS.
Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf, menegaskan bahwa pembangunan GSW merupakan salah satu langkah strategis untuk melindungi Pantura Jawa. Ancaman penurunan permukaan air tanah dan banjir rob akibat kenaikan permukaan air laut mengintai aset-aset nasional di wilayah tersebut. Kota-kota strategis seperti Semarang juga dilaporkan mengalami penurunan permukaan tanah yang signifikan, memperparah risiko banjir rob. (PERS)

Updates.