Dr. Hendri: Jika Suatu Negara Dipimpin 'Calo', Maka Produk Impor Lebih Berkuasa dari Produk Dalam Negeri

EKONOMI - Sebuah fenomena mengkhawatirkan tengah melanda beberapa negara, di mana kepemimpinan yang cenderung dijalankan oleh 'calo' atau pihak-pihak yang lebih mengutamakan keuntungan sesaat, telah menciptakan sebuah paradoks ekonomi yang merugikan. Dalam skenario seperti ini, produk impor secara signifikan mendominasi dan mengalahkan kekuatan produk dalam negeri di pasar domestik. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan konsekuensi logis dari kebijakan yang tidak berpihak pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.

'Calo' dalam konteks ini merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan, namun orientasi utama mereka bukanlah kesejahteraan jangka panjang masyarakat atau pertumbuhan industri nasional. Sebaliknya, mereka cenderung berkolaborasi dengan kepentingan asing atau pelaku pasar yang memiliki akses terhadap barang-barang impor. Akibatnya, kebijakan perdagangan seringkali lebih dilonggarkan untuk produk impor, sementara hambatan-hambatan justru diciptakan bagi produk-produk lokal, baik melalui regulasi yang rumit maupun minimnya dukungan.

Baca juga: Satgas Banau Hidupkan Ekonomi Pedalaman Papua Lewat Program Rosita

Dampak paling nyata dari situasi ini adalah terdegradasinya daya saing industri dalam negeri. Produk-produk lokal yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk berkembang, justru harus bersaing dalam kondisi yang tidak seimbang. Kualitas produk dalam negeri mungkin setara, bahkan lebih baik, namun karena perbedaan harga yang mencolok akibat subsidi atau insentif yang diterima produk impor, konsumen cenderung beralih. Ketergantungan pada barang impor pun semakin meningkat, mengikis potensi penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah di dalam negeri.

Lebih jauh lagi, fenomena ini dapat diartikan sebagai bentuk neokolonialisme ekonomi. Negara yang seharusnya menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri, justru menjadi pasar bagi produk negara lain. Alih-alih membangun kemandirian ekonomi, sumber daya dan potensi yang ada justru teralihkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang didominasi oleh produk asing. Hal ini juga berdampak pada neraca perdagangan yang semakin memburuk, karena aliran devisa lebih banyak keluar untuk pembayaran impor.

Baca juga: ROSITA Satgas Banau: Sentuhan Hati Hidupkan Ekonomi Petani Beoga

Pemerintah yang ideal seharusnya berperan sebagai garda terdepan dalam melindungi dan memajukan industri dalam negeri. Ini mencakup penetapan kebijakan proteksi yang cerdas, pemberian insentif bagi produsen lokal, penguatan riset dan pengembangan, serta promosi produk-produk unggulan nasional. Namun, ketika kepemimpinan didominasi oleh kepentingan 'calo', maka prioritas-prioritas ini seringkali terabaikan. Fokus bergeser dari pembangunan strategis menjadi fasilitasi arus barang impor, yang pada akhirnya menciptakan ketergantungan dan melemahkan sendi-sendi ekonomi bangsa.

Untuk keluar dari jerat ini, diperlukan sebuah perombakan mendasar pada sistem kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan nasional harus menjadi nilai yang diutamakan. Hanya dengan demikian, produk dalam negeri dapat diberikan ruang untuk tumbuh, bersaing, dan pada akhirnya menjadi tuan rumah di pasar bangsanya sendiri, bukan sekadar menjadi penonton bagi dominasi produk-produk impor yang lahir dari kebijakan yang keliru.

Baca juga: Satgas Yonif 142/Ksatria Jaya: Jembatan Kasih untuk Ekonomi Rakyat Papua

Jakarta, 04 April 2026

Dr. Ir. Hendri, ST., MT
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia

Baca juga: Dirut PT Semen Tonasa, Jadi Pembicara Pada Kegiatan Rakerkonprov Apindo Sulsel