Updates.
OPINI - Di sudut-sudut jalan kota, baliho besar dengan wajah tersenyum masih kokoh berdiri, memampang slogan yang sudah mendarah daging di telinga masyarakat: "Orang Bijak Taat Pajak." Namun, di balik megahnya gedung-gedung perkantoran bermarmer putih, sebuah ironi kerap terungkap. Ketika berita mengenai oknum pegawai pajak yang menerima suap atau melakukan pencucian uang mencuat ke permukaan, slogan tersebut seolah kehilangan warna, memudar menjadi sekadar barisan kata tanpa makna bagi rakyat yang membacanya.
Bayangkan seorang pedagang kecil yang dengan teliti menyisihkan setiap rupiah dari keuntungan hariannya demi memenuhi kewajiban negara. Di sisi lain, ada seorang abdi negara yang dipercaya mengelola pundi-pundi bangsa, justru terlihat bersalaman di bawah meja dengan para pengemplang pajak. Ruang-ruang interogasi dan tumpukan berkas yang seharusnya menjadi instrumen keadilan, berubah menjadi arena negosiasi angka yang merugikan rakyat banyak.
Ketimpangan visual ini menciptakan luka pada kepercayaan publik. Masyarakat mulai bertanya-tanya, untuk apa mereka bersikap "bijak" jika kejujuran mereka hanya menjadi santapan bagi keserakahan oknum di balik jeruji birokrasi. Slogan yang tadinya berfungsi sebagai ajakan moral, kini sering kali ditanggapi dengan senyum getir atau sinisme di media sosial. Ada rasa dikhianati yang mendalam ketika keringat rakyat digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah yang tidak wajar dari mereka yang seharusnya menjadi teladan.
Namun, jika kita melihat lebih jauh ke dalam retaknya sistem ini, pertanyaan "masih berlakukah slogan itu?" sebenarnya mengacu pada fondasi kontrak sosial kita. Pajak adalah urat nadi pembangunan—jalan yang kita lalui, sekolah tempat anak-anak belajar, dan fasilitas kesehatan yang kita gunakan. Ketika oknum berkhianat, yang rusak bukanlah esensi dari pentingnya membayar pajak, melainkan integritas dari lembaga pemungutnya.
Slogan "Orang Bijak Taat Pajak" kini berdiri di persimpangan jalan. Ia tidak lagi bisa berdiri sendiri hanya sebagai imbauan satu arah kepada rakyat. Agar kata "bijak" tetap memiliki wibawa, ia harus dibarengi dengan transparansi yang absolut dan pengawasan yang tak kenal kompromi. Rakyat merindukan sebuah masa di mana membayar pajak bukan lagi didasari oleh rasa takut atau keterpaksaan, melainkan oleh rasa bangga karena melihat setiap rupiahnya dikelola oleh tangan-tangan yang bersih. Tanpa pembersihan internal yang nyata, slogan itu akan terus terasing, menjadi saksi bisu atas jurang yang semakin lebar antara harapan rakyat dan kenyataan birokrasi.
Jakarta, 11 Januari 2026
Dr. Ir. Hendri, ST., MT
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia
Syafruddin Adi 
