Updates.
JAKARTA - Kementerian Transmigrasi di bawah kepemimpinan Menteri Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengalihkan fokusnya. Alih-alih meminta tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, kementerian ini justru bertekad untuk menarik investor guna mewujudkan pembangunan kawasan transmigrasi yang lebih mandiri.
Keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi baru yang lebih mengedepankan kemandirian finansial. "Saya belum berpikir soal menambah anggaran dari APBN. Saya tidak ingin memberatkan negara. Justru, kami dari Kementerian Transmigrasi ingin mendapatkan sumber-sumber pendanaan dari luar, " tegas Mentrans dalam acara Open House 24 Jam Penuh di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Sabtu (18/10/2025) .
Langkah ini diharapkan dapat memperluas keterlibatan sektor swasta melalui investasi langsung ke kawasan transmigrasi dan proyek pembangunan ekonomi lokal. Menteri Iftitah menyampaikan harapannya untuk tidak lagi membebani Anggaran Negara. "Jadi, saya berharap, saya nggak mau lagi minta uang banyak sama Pak Presiden. Kalau given dari Bapak Presiden, ya kami terima. Kalau given, tapi kalau meminta, saya belum berpikir itu, " ujarnya.
Dana APBN yang ada kini akan difungsikan sebagai stimulus awal untuk menarik investor yang lebih besar. Tujuannya, agar program transmigrasi dapat bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi yang bersinergi antara sektor publik dan swasta. "Sekarang, kita fokusnya bagaimana mendatangkan investor lebih banyak. Karena, kami ingin dana dari APBN itu sifatnya stimulus. Supaya bisa menjadi umpan untuk mendapatkan ikan yang jauh lebih besar, " kata Mentrans.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2, 55 triliun. Namun, Kementerian Transmigrasi justru mengembalikan Rp777 miliar dari pagu tersebut untuk dialihkan kepada kementerian atau lembaga lain yang lebih membutuhkan.
Pengembalian sebagian anggaran ini dilakukan mengingat Kementrans baru saja dihidupkan kembali setelah sebelumnya berstatus direktorat jenderal di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Masih adanya pembenahan regulasi kelembagaan menjadi salah satu pertimbangan.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Kementrans menjadi kekhawatiran tersendiri, sehingga dikhawatirkan anggaran sebesar Rp2, 55 triliun tidak dapat terserap secara optimal. "Saya ditantang oleh Bapak Presiden, kamu nggak kurang itu Rp2, 55 triliun? Saya sampaikan, Pak, kami juga harus perbaiki dulu mindset pegawai Kementerian Transmigrasi, " ungkap Mentrans.
Ia menambahkan, sejalan dengan program efisiensi dan pencegahan kebocoran anggaran yang digalakkan pemerintah, pengembalian Rp777 miliar menunjukkan komitmen untuk menghindari kebocoran dan memastikan penyerapan anggaran yang efektif. "Kan Bapak punya program efisiensi dan cegah kebocoran anggaran, maka, saya lihat posturnya tahun ini, kenapa kita kembalikan Rp777 miliar, karena kita tidak ingin ada kebocoran anggaran. Ada penyerapan anggaran yang sangat minimal, " tambahnya.
Sebagai informasi, pagu anggaran Kementerian Transmigrasi untuk tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp1, 9 triliun. Anggaran ini akan dialokasikan untuk mendukung program prioritas, penguatan manajemen, serta pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan. Komposisi anggaran tersebut terbagi menjadi dukungan manajemen senilai Rp564 miliar dan program teknis sebesar Rp1, 3 triliun untuk memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi. (PERS)
