Updates.
MAGELANG - Menghadapi kompleksitas zaman modern, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) mengambil langkah strategis dengan menggelar Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD seluruh Indonesia. Acara vital ini berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, dari tanggal 15 hingga 19 April 2026, membekali para pemimpin daerah dengan pemahaman mendalam tentang isu-isu krusial yang membentuk masa depan bangsa.
Peserta digali pengetahuannya mengenai kewaspadaan nasional di era kecerdasan artifisial yang terus berkembang pesat. Tak hanya itu, peran strategis pimpinan DPRD dalam mewujudkan Asta Cita, mengaktualisasikan Wawasan Nusantara, serta menavigasi tantangan kepemimpinan di tengah disrupsi teknologi juga menjadi fokus utama. Ini adalah investasi penting untuk memastikan para wakil rakyat siap menghadapi ancaman dan peluang di masa depan.
Mayjen TNI (Purn) Dr. Kup Yanto Setiono, M.A., CBV., seorang pakar Geostrategi dan Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI, dengan lugas memaparkan lanskap ancaman kontemporer. Ia menekankan bahwa ancaman kini tidak lagi terbatas pada kekuatan militer konvensional, melainkan merambah ke dimensi asimetris, tersembunyi, dan berpotensi menimbulkan dampak luas. Dunia telah memasuki era BANI (Brittle, Anxious, Non-linear, Incomprehensible), di mana kecerdasan artifisial menjadi katalisator perubahan yang serba cepat dan seringkali tak terduga. Kup Yanto merasa prihatin melihat bagaimana dunia digital kini menjadi medan pertempuran baru.
Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) semester satu tahun 2025 sungguh mencengangkan. Sebanyak 3, 64 miliar serangan siber dilaporkan menghantam Indonesia, dengan rata-rata 15 serangan terjadi setiap detik. Indonesia bahkan menempati posisi teratas sebagai sumber serangan siber global, di mana 61, 32 persen penyebaran malware berasal dari infrastruktur digital dalam negeri. Insiden serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) menjadi bukti nyata bahwa kerentanan digital merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan negara.
Menghadapi realitas ini, Kup Yanto menegaskan bahwa kewaspadaan nasional harus diartikan sebagai sebuah sistem terpadu yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Mulai dari pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, akademisi, hingga masyarakat luas, semua harus bersinergi. Tujuannya adalah agar setiap komponen mampu mendeteksi, menganalisis, dan merespons potensi ancaman sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Ia menggarisbawahi empat pilar utama penguatan kewaspadaan nasional: peningkatan literasi digital dan ketahanan informasi, sinergi antar-pemangku kepentingan, pembangunan sistem keamanan siber nasional yang kokoh, serta tata kelola kecerdasan artifisial yang bijak.
Di sisi lain, Dr. H. Dadang Solihin, S.E., M.A., Tenaga Ahli Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI, menyoroti peran sentral Asta Cita sebagai arsitektur kebijakan jangka panjang yang terintegrasi dalam RPJMN 2025–2029, berorientasi pada visi Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bahwa implementasinya bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi membutuhkan peran aktif pimpinan DPRD sebagai pemegang mandat konstitusional rakyat di daerah. Melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, pimpinan DPRD berperan vital sebagai penjaga konsensus kebangsaan, negosiator harmonisasi kebijakan pusat-daerah, dan pilar ketahanan nasional di tingkat lokal. Dadang menekankan bahwa kepemimpinan yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa negarawan adalah kunci sinkronisasi kebijakan demi stabilitas nasional yang kokoh.
Mayjen TNI (Purn) Abdul Chasib menambahkan perspektif mengenai aktualisasi Wawasan Nusantara di tengah dinamika global yang kian kompleks. Ia mengungkapkan keprihatinan atas lunturnya pemahaman Wawasan Nusantara di kalangan generasi muda, melemahnya rasa nasionalisme akibat ekspansi nilai-nilai universal dan hedonisme, serta ancaman intervensi asing melalui teknologi informasi. Untuk mengatasi hambatan ini, Chasib menekankan perlunya grand design kebijakan yang komprehensif, mencakup penguatan kurikulum pendidikan kebangsaan, sosialisasi masif Wawasan Nusantara di seluruh ruang publik, hingga penerapannya sebagai landasan geostrategi dan geopolitik bangsa. Memperkuat Wawasan Nusantara, baginya, berarti mempercepat pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.
Rangkaian materi KPPD juga menyentuh tantangan kepemimpinan di era disrupsi teknologi, yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Ir. Umar Dadan Daihani, D.E.A. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan adaptif dan visioner. Kepemimpinan sejati, menurutnya, harus mampu menembus kabut masa depan dengan visi yang jelas, ketangguhan mental, serta kebijaksanaan yang berakar pada integritas dan kepekaan nurani. Prof. Dadan mengidentifikasi empat tantangan utama bangsa: dinamika geopolitik global yang rumit, disrupsi teknologi yang mengubah cara bekerja dan berbudaya, ancaman non-tradisional seperti perang dagang dan teknologi, serta perubahan sosial-demografi yang menghadirkan bonus demografi sebagai modal pembangunan.
Melalui penyelenggaraan KPPD ini, Lemhannas RI menegaskan komitmennya dalam mencetak pemimpin daerah yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki ketangguhan, kewaspadaan, dan wawasan kebangsaan yang kuat untuk mengawal jalannya pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. (PERS)
Agung widodo 
Jurnalis Agung 
Syafruddin Adi 
