Updates.
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pandangan tegas mengenai peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Menurutnya, Danantara sejak awal dirancang untuk beroperasi layaknya entitas sektor swasta, bukan sebagai perpanjangan tangan negara yang selalu meminta bantuan.
Purbaya menekankan bahwa perbedaan mendasar antara Danantara dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah tujuan pembentukannya yang sengaja dipisahkan dari ranah negara.
"Danantara supposed to be private sector entity, ya biarkan bekerja dengan environment-nya dia. Berpikir secara profesional, secara private, " ujar Purbaya dalam program Economic Spesial Hari Keuangan Nasional, Senin (27/10/2025).
Ia menambahkan, filosofi kemandirian ini seharusnya tercermin dalam operasionalnya sehari-hari.
"Artinya kalau ada masalah, jangan minta negara, gitu kira-kira. Karena Anda (Danantara) didirikan untuk terpisah dengan negara, " tegasnya.
Sumber pendanaan Danantara, menurut Purbaya, sebenarnya sudah memadai. Dana yang dihimpun berasal dari dividen perusahaan-perusahaan BUMN yang diproyeksikan mencapai angka fantastis, yakni Rp100 triliun per tahun.
Sebagai seorang ekonom, Purbaya mengaku memiliki banyak hal untuk dibahas mengenai Danantara. Namun, ia juga mengakui bahwa badan baru ini masih dalam tahap awal sehingga terlalu dini untuk menilai kinerjanya secara komprehensif.
"Manfaatkan itu (dividen) dengan optimal. Kita lihat perannya dia (Danantara) seperti apa untuk menggerakkan private sector kita ke depan. Itu desain yang bagus, kalau dijalankan dengan baik. Kalau sekarang masih awal, it's too early to say, " tutur Purbaya.
Ia menyamakan situasi Danantara dengan pemerintahan baru yang memang membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Meskipun masih jauh dari kondisi ideal, Purbaya melihat langkah pembentukan Danantara sebagai sebuah keberanian.
"Ini sama juga dengan pemerintahan yang baru, kan masih menyesuaikan diri semuanya. Kalau ditanya, apakah sekarang sudah ideal? Masih jauh dari ideal. Tapi saya pikir ini langkah yang berani untuk memastikan private entity dari government yang dulu di (Kementerian) BUMN betul-betul bisa bergerak secara profesional, secara private sector, dengan dana yang besar. Itu saya pikir suatu yang baik, asal dijalankan dengan baik ke depan, " tandasnya. (PERS)
Agung widodo 
Narsono Son 
