36 Perusahaan Tambang Dihentikan, Izin Lingkungan Dibekukan

JAKARTA - Suasana tegang menyelimuti sektor pertambangan Indonesia. Lebih dari tiga puluh perusahaan, termasuk PT Citra Palu Minerals yang merupakan bagian dari PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), terpaksa menghentikan seluruh operasional mereka. Keputusan drastis ini diambil menyusul pembekuan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Alasan utama di balik sanksi berat ini adalah kegagalan perusahaan-perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban memiliki izin pembuangan air limbah. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, secara tegas menyatakan bahwa puluhan perusahaan ini, yang mayoritas bergerak di sektor batu bara dan nikel, tidak dapat lagi melanjutkan aktivitas mereka.

Baca juga: Peduli Terhadap Lingkungan Desa, Babinsa Kodim Mamasa bersama Masyarakat Bersihkan Saluran Air.

"Jadi mungkin ada sekitar 36 (perusahaan), saya bekukan, artinya dia tidak boleh bekerja, termasuk CPM, " ujar Hanif saat ditemui usai acara di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, pada hari Senin (23/2/2026).

Situasi ini diperparah dengan temuan sebelumnya oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Mereka menemukan adanya aktivitas pembukaan hutan tanpa izin di wilayah penambangan emas milik Citra Palu Minerals yang berlokasi di Palu, Sulawesi Tengah. Akibatnya, Satgas terpaksa melakukan penyegelan terhadap area tersebut. Meskipun manajemen perusahaan membenarkan adanya penyegelan, mereka mengklaim bahwa pembukaan hutan yang dimaksud bukanlah ulah perusahaan.

Baca juga: Babinsa Koramil Pasangkayu Ajak Warga Bersihkan Parit

Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan keprihatinannya terhadap potensi risiko bencana yang serius apabila operasional Citra Palu Minerals terus dibiarkan berlanjut. Ia menekankan pentingnya perusahaan untuk segera melakukan audit lingkungan menyeluruh. Lokasi perusahaan yang berada di hulu, dengan Kota Palu berada di hilir, menjadi perhatian utama terkait potensi dampak lingkungan.

Langkah penertiban ini merupakan bagian integral dari program evaluasi perusahaan ekstraktif yang sedang digalakkan pemerintah. Hingga saat ini, tercatat 250 perusahaan di 14 provinsi telah berhasil dievaluasi. Lebih lanjut, Hanif membeberkan bahwa sekitar 30 perusahaan telah diseret ke jalur hukum melalui gugatan perdata, dengan estimasi ganti rugi yang diminta mencapai Rp5-6 triliun. Meskipun tidak semua gugatan berhasil di tingkat pertama, Kementerian menegaskan akan terus melanjutkan upaya hukum melalui proses banding. (PERS) 

Baca juga: Babinsa Koramil 06/Wedung Manfaatkan Warung Kopi Sebagai Media Komsos Dengan Warga Binaan