Updates.
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, mengumumkan kabar menggembirakan bagi ribuan keluarga yang terdampak bencana banjir di tiga provinsi Sumatera. Sebanyak 36 ribu unit hunian tetap (huntap) siap dibangun sebagai bagian krusial dari upaya pemulihan pascabencana.
"Memang dalam pembangunan huntap sudah ada beberapa data yang kami peroleh. Mohon ditayangkan mungkin di slide itu sekitar 36 ribu huntap itu yang dibangun, " ujar Suharyanto, dalam sebuah jumpa pers yang digelar di Jakarta pada Rabu (25/03/2026).
Proyek besar ini mencakup wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pembangunan huntap ini merupakan kolaborasi apik antara BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta berbagai pihak lain, termasuk kontribusi berharga dari Yayasan Buddha Tzu Chi.
BNPB menerapkan dua skema pembangunan huntap yang fleksibel. Pertama, pembangunan langsung dilakukan oleh BNPB. Kedua, masyarakat diberi kesempatan untuk membangun hunian mereka secara mandiri dengan dukungan finansial sebesar Rp60 juta per unit. Dana ini disalurkan dalam dua tahap, Rp30 juta di muka dan sisanya menyusul, guna memastikan kelancaran proses pembangunan.
BNPB tidak hanya memberikan bantuan dana, tetapi juga membekali masyarakat dengan petunjuk teknis yang detail. Ini penting agar hunian yang dibangun mandiri memenuhi standar kelayakan dan keamanan bagi para penyintas bencana. Penggunaan material berkualitas, seperti besi beton, menjadi salah satu ketentuan vital demi menjamin kekuatan dan ketahanan bangunan.
"Jadi tidak juga sembarangan meskipun itu dibangun oleh perorangan dari masyarakat yang terdampak bencana, " tegas Suharyanto, menunjukkan komitmen BNPB terhadap kualitas.
Suharyanto juga menjelaskan adanya perbedaan nilai indeks pembangunan huntap. Perbedaan ini dipengaruhi oleh konsep pembangunan, terutama bagi masyarakat yang direlokasi ke lokasi terpusat berbanding dengan mereka yang tetap tinggal di lokasi semula. Faktor psikologis dan sosial turut menjadi pertimbangan utama dalam penentuan konsep pembangunan ini.
"Jadi ini mohon rekan-rekan media tidak mempermasalahkan terlalu berlebihan karena tentu saja untuk masyarakat yang dipindah dari lingkungannya atau dari kampungnya ke lokasi terpusat, di satu titik, itu tentu saja dari segi mentalnya berbeda apabila mereka tetap dibangunkan di kampungnya atau di titik itu. Dan ini juga berlaku di seluruh daerah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia, " papar Suharyanto.
Masyarakat diberikan keleluasaan untuk memilih. Mereka bisa memilih untuk menempati hunian terpusat yang telah disiapkan oleh Kementerian PUPR, atau membangun kembali rumah di lokasi asal asalkan lahan tersebut telah dinyatakan aman dari risiko bencana banjir.
"Kalau mereka memang ingin mendapatkan rumah yang lebih baik, terpusat, ya silakan mendaftar ke kabupaten dan nanti kabupaten akan menyalurkannya di tempat-tempat huntap yang dibangun oleh kementerian PKP, " ujar Suharyanto.
Bagi yang memilih untuk tetap di kampung halaman, dengan catatan tanah yang dimiliki aman dari bencana, BNPB siap membantu pembangunan. Namun, opsi membangun secara mandiri juga tetap terbuka.
"Tetapi kalau mereka ingin tetap di kampungnya dan punya tanah dan tanah yang ditunjuk itu aman dari segi bencana, bencana banjir, bukan daerah merah , itu kalau memang BNPB akan membangun, kita bangunkan, tetapi kalau mereka ingin bangun sendiri itu juga boleh, " imbuhnya.
Skema bantuan ini dirancang khusus untuk masyarakat yang sepenuhnya bergantung pada dukungan pemerintah. Namun, bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih, diizinkan untuk menambah pembiayaan guna meningkatkan kualitas hunian sesuai keinginan.
"Kalau masyarakatnya ingin menambah sendiri, mungkin dari keluarganya atau dari pemerintah daerah, dari Pak Gubernur, dari Pak Bupati ingin menambahkan dana itu boleh saja, sehingga nanti masyarakat terdampak ini mendapat hunian tetap yang lebih baik, " pungkasnya. (PERS)
