Updates.
JAKARTA - Advokat Marcella Santoso harus menelan pil pahit setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis maksimal: 16 tahun penjara. Keputusan ini bukan tanpa alasan, Marcella terbukti bersalah menyuap majelis hakim yang menangani perkara krusial terkait crude palm oil (CPO) yang melibatkan sebuah korporasi besar.
Kasus ini tak hanya mengguncang, tetapi juga membuka mata publik tentang betapa rentannya integritas penegak hukum ketika berhadapan dengan skandal suap yang begitu besar. Tindakan Marcella Santoso, menurut amar putusan majelis hakim, telah mencoreng muka institusi peradilan di Indonesia. Akibat ulahnya, majelis hakim yang seharusnya menegakkan keadilan, justru membuat vonis lepas terhadap korporasi yang berperkara, sebuah ironi yang memilukan.
Namun, jerat hukum tidak berhenti di situ. Selain hukuman berat terkait korupsi, Marcella juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sidang yang digelar pada Selasa, 3 Maret 2026, di Pengadilan Tipikor Jakarta, mengungkap secara gamblang rincian hukuman yang harus dijalaninya. Ketua Majelis Hakim, Efendi, membacakan putusan yang menyertakan pidana penjara, denda, hingga kewajiban mengembalikan aset negara.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun, dan pidana denda sejumlah Rp600 juta subsider 150 hari, ” kata Ketua Majelis Hakim, Efendi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Beban finansial yang ditimpakan kepada Marcella Santoso sungguh fantastis. Selain denda ratusan juta rupiah, ia juga diperintahkan membayar uang pengganti senilai Rp16, 2 miliar. Jika nominal tersebut tidak mampu dibayar, ia harus siap menjalani tambahan hukuman penjara selama 6 tahun. Kewajiban membayar uang pengganti ini merupakan langkah serius negara untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan tercela yang dilakukannya.
Marcella divonis bersalah setelah terbukti secara meyakinkan memberikan suap kepada lima orang yang bersentuhan langsung dengan dunia peradilan. Praktik licik ini dijalankan secara sistematis demi memutarbalikkan fakta dan memengaruhi putusan akhir dalam perkara CPO yang sarat kepentingan korporasi raksasa. Identitas para penerima suap pun terkuak tuntas dalam persidangan yang mencekam.
Kelima orang yang terseret dalam pusaran suap ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta; eks Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan; serta tiga hakim yang menyidangkan perkara CPO, yakni Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom. Sebuah jaringan yang menunjukkan betapa dalamnya praktik korupsi bisa merongrong sendi-sendi keadilan bangsa. (PERS)
