Asrenum Panglima TNI Paparkan Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana di Hadapan Tim Pengawas DPR RI

Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang diwakili oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Letjen TNI Candra Wijaya menghadiri rapat kerja bersama Ketua Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR RI, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P., di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Rapat ini diikuti oleh berbagai Kementerian, Lembaga, TNI dan Polri dalam rangka membahas peran penanggulangan bencana nasional serta evaluasi program dan anggaran pendukungnya.

Baca juga: TNI dan Warga Kebut Renovasi Masjid Jami’ di Lokasi TMMD ke-126 Desa Kembangan

Dalam paparannya, Asrenum Panglima TNI menyampaikan bahwa TNI memiliki peran strategis dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. “TNI selalu bergerak cepat dan terkoordinasi melalui pengerahan personel, pengiriman logistik, pelayanan kesehatan darurat, pendirian rumah sakit lapangan, hingga pembukaan akses transportasi dan rehabilitasi infrastruktur terdampak, ” ujarnya.

 

Baca juga: Dandim Magetan Bersama Forkopimda Ikuti Tradisi Napak Tilas Peringati Hari Jadi ke - 350 Kabupaten Magetan

Asrenum menambahkan, kesiapsiagaan TNI terus ditingkatkan melalui penguatan kemampuan personel, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelatihan penanggulangan bencana, baik di dalam negeri maupun dengan negara mitra dalam skema Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR). “Upaya ini diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penanganan bencana di seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan terpadu, ” pungkasnya.

 

Baca juga: Simulasi Penanganan Bencana Alam Warnai Hari Ketiga Latihan Lapangan Kodim Tulungagung

Di akhir rapat, Ketua Timwas Penanganan Bencana DPR RI menyampaikan beberapa kesimpulan, antara lain apresiasi terhadap kinerja kementerian dan lembaga dalam penanganan bencana, pentingnya penyelarasan regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, serta perlunya integrasi layanan darurat melalui single emergency number, single command center, dan aplikasi terpadu penanganan bencana. DPR juga mendorong sinergi aktif antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan media dalam mengurangi risiko bencana serta memperkuat koordinasi dengan Timwas Penanganan Bencana DPR RI. (Puspen TNI)