Gubernur Lemhanas: Wakil Panglima TNI, Kebutuhan Organisasi dan Pertahanan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengaktifan kembali posisi Wakil Panglima TNI dinilai krusial oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Dr. TB Ace Hasan Syadzily. Ia berpandangan bahwa langkah ini sangat sejalan dengan kebutuhan mendesak untuk konsolidasi internal organisasi TNI serta perluasan komando teritorial di ketiga matra, darat, laut, dan udara.

"Ya itu (pengaktifan Wakil Panglima) seiring dengan penambahan konsolidasi organisasi di tubuh TNI. Tadi saya sampaikan bahwa penambahan, misalnya, komando teritorial, baik di Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, itu ya membutuhkan personel yang lebih besar lagi, " kata Ace, saat ditemui di Gedung Lemhannas, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Baca juga: Satgas Yonif 733/Masariku Kawal Ketat Peninjauan Forkopimda Nduga di Lokasi Bencana Dal: TNI Hadir untuk Keselamatan dan Kemanusiaan

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas pertanyaan awak media terkait kajian Lemhannas mengenai pengisian kembali jabatan strategis tersebut, menyusul pelantikan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Panglima TNI pada Minggu (10/8/2025).

Ace Hasan Syadzily menekankan, sebagai negara kepulauan yang membentang luas, Indonesia mutlak memerlukan struktur komando yang kokoh. Hal ini penting demi menjamin koordinasi yang optimal antar matra dalam menjaga keutuhan wilayah.

Baca juga: Gubernur Lemhannas: TNI Atasi Terorisme Demi Kedaulatan Negara

"Tentu (Wakil Panglima) membantu Panglima TNI untuk bisa memastikan koordinasi antarmatra laut, udara, darat, " tambahnya.

Kehadiran seorang Wakil Panglima TNI, menurut Ace, akan menjadi tangan kanan Panglima dalam memastikan efektivitas penggunaan kekuatan pertahanan negara secara maksimal. Dengan adanya struktur baru ini, Ace meyakini kedaulatan negara akan semakin terjaga.

Baca juga: Gubernur Lemhannas: Kapal Induk Baru Demi Kedaulatan Laut Indonesia

"Karena bagaimanapun sebagai negara besar, Indonesia membutuhkan kekuatan pertahanan negara yang kuat, solid, dan bisa menjangkau setiap wilayah kedaulatan negara kita, " ujar Ace.

Ia menambahkan, seluruh kekuatan pertahanan negara tetap berada di bawah satu komando utama, yaitu Presiden Republik Indonesia. Pelaksanaan teknisnya kemudian dijalankan oleh Panglima TNI beserta Wakil Panglima TNI.

Baca juga: Indonesia Harusnya Jadi Poros Maritim Dunia

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI dalam sebuah upacara kehormatan militer yang digelar di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (10/8/2025). Jabatan ini sebelumnya diemban oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, dan telah kosong selama 25 tahun.

Tandyo Budi Revita, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), kini mengisi kembali posisi penting tersebut. Selain pengisian jabatan Wakil Panglima TNI, Presiden Prabowo juga turut mengukuhkan berbagai satuan baru di lingkungan TNI pada hari yang sama, termasuk enam Komando Daerah Militer (Kodam), 14 Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral), tiga Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau), satu Komando Operasi Udara, dan enam Grup Komando Pasukan Khusus.

Baca juga: Gubernur Lemhannas Ingatkan Pentingnya Ketahanan Bangsa Hadapi Ancaman Global

Penambahan struktur organisasi juga mencakup 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, serta 100 Batalyon Teritorial Pembangunan. Selain itu, terdapat pula lima Batalyon Infanteri Marinir dan lima Batalyon Komando Korps Pasukan Gerak Cepat, yang semuanya bertujuan memperkuat pertahanan negara. (PERS)