Ibrahim
Magelang – Dalam rangka memperkaya wawasan para pimpinan daerah, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) mengundang Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk hadir dalam rangkaian Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) di Akademi Militer Magelang, Kamis (16/4/2026). Kehadiran Menteri Amran diharapkan dapat memperkuat pemahaman para Ketua DPRD seluruh Indonesia mengenai isu-isu strategis nasional, khususnya sektor pangan yang menjadi fondasi ketahanan bangsa.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman memaparkan kemajuan signifikan di sektor pangan Indonesia yang berhasil diraih dalam waktu singkat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi sebagai kunci keberhasilan.
“Keberhasilan tidak dapat dicapai sendiri. Keberhasilan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi, ” ujar Amran Sulaiman.
Menurutnya, stok beras nasional kini mencapai angka fantastis sekitar 4, 8 juta ton, sebuah rekor tertinggi dalam sejarah, bahkan di tengah pertumbuhan populasi yang pesat. Capaian ini merupakan bukti nyata sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Menteri Amran mengungkapkan bahwa selain peningkatan produksi, fokus kebijakan pemerintah ke depan adalah penguatan hilirisasi sektor pertanian. Tujuannya jelas: meningkatkan nilai tambah komoditas strategis seperti kelapa, kelapa sawit, kakao, dan kopi melalui pengembangan industri hilir yang memiliki potensi ekonomi luar biasa.
Tak hanya itu, pemerintah juga serius mendorong pengembangan energi terbarukan berbasis pertanian. Biofuel dan biodiesel menjadi garda terdepan dalam upaya mewujudkan kemandirian energi nasional sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa.
“Ke depan ditargetkan pengembangan B50, B70, hingga B100. Kalau harga CPO turun, kita jadikan biofuel, jadikan solar. Jika harga CPO tinggi, ekspor ditingkatkan untuk memperoleh devisa, ” jelas Amran Sulaiman, Kamis (16/4/2026).
Dalam kesempatan yang berharga ini, Menteri Amran menggarisbawahi peran krusial pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan kebijakan pertanian berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani serta pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD dituntut untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal program strategis nasional agar selaras dengan denyut nadi kebutuhan masyarakat.
KPPD ini menjadi momentum penting bagi Lemhannas RI untuk terus memupuk kapasitas kepemimpinan para pimpinan DPRD. Diharapkan mereka dapat memiliki visi strategis yang tajam, kemampuan analisis kebijakan yang mumpuni, serta kesiapan penuh dalam mengawal agenda pembangunan nasional di daerah masing-masing. (PERS)
M Ali Akbar 
Jurnalis Agung 
Syafruddin Adi 
Syarip Hidayatulloh 
