Updates.
MANILA – Gelombang kemarahan publik Filipina memuncak setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada Senin (24/11/2025) mengumumkan penahanan tujuh tersangka dalam skandal korupsi raksasa yang merongrong proyek pengendalian banjir negara. Langkah tegas ini diambil di tengah desakan kuat untuk membersihkan praktik ilegal yang telah menyeret nama-nama politisi berpengaruh, bahkan anggota Kongres.
Menteri Keuangan Ralph Recto memaparkan temuan mengejutkan kepada legislator pada September lalu, mengindikasikan bahwa dana senilai hingga 118, 5 miliar peso (sekitar Rp33, 47 triliun) untuk proyek vital ini diduga lenyap akibat korupsi sejak tahun 2023. Lebih mengkhawatirkan lagi, setidaknya 9.855 proyek pengendalian banjir dengan total nilai lebih dari 545 miliar peso (sekitar Rp150, 59 triliun), yang seharusnya tuntas sejak kepemimpinan Marcos dimulai pada pertengahan 2022, kini tengah diselidiki mendalam.
Fenomena korupsi yang merajalela ini dituding menjadi akar masalah mengapa begitu banyak proyek pengendalian banjir di Filipina gagal memenuhi standar kelayakan, atau bahkan tidak pernah terwujud sama sekali. Ironisnya, negara Asia Tenggara yang rentan terhadap bencana banjir mematikan dan perubahan iklim ekstrem ini justru terjerat dalam lingkaran kerugian finansial yang masif.
Pengadilan antikorupsi khusus, Sandiganbayan, telah secara resmi mendakwa mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Zaldy Co, beserta beberapa insinyur pekerjaan umum. Kasus korupsi pertama yang diproses hukum melibatkan proyek tanggul sungai senilai 289 juta peso (sekitar Rp80, 3 miliar) di Oriental Mindoro, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Sunwest Corp., perusahaan konstruksi milik keluarga Co.
Skandal ini memicu riak politik yang luas. Sejumlah mantan anggota Senat dan DPR saat ini diduga menerima suap dalam jumlah besar dari perusahaan konstruksi yang diistimewakan. Di antara yang namanya terseret adalah sepupu Presiden Marcos sendiri dan sekutu dekatnya, mantan Ketua DPR Martin Romualdez, meskipun ia telah membantah tuduhan tersebut dan mengundurkan diri dari jabatannya.
Media terkemuka Filipina, Rappler, merilis daftar nama delapan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPUJ) yang dilaporkan telah diamankan terkait kasus Oriental Mindoro hingga Senin. Rinciannya meliputi dua direktur regional, seorang insinyur, serta seorang akuntan dari komite lelang dan penghargaan.
Presiden Marcos Jr. menunjukkan sikap tegas, berjanji akan mengambil tindakan keras untuk memulihkan kepercayaan publik yang terkikis. Ia berkomitmen bahwa para senator, anggota DPR, dan pemilik perusahaan konstruksi yang terbukti terlibat akan meringkuk di balik jeruji penjara paling lambat sebelum perayaan Natal. (PERS)
