Wapres Gibran Usulkan Hakim Ad Hoc Kasus Aktivis KontraS, Yusril: Pemerintah akan Bahas dengan MA

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengonfirmasi bahwa usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akan segera dibahas pemerintah bersama Mahkamah Agung.

Usulan ini muncul setelah Wapres Gibran menilai pentingnya keberadaan hakim ad hoc untuk mengadili perkara tersebut. "Kami, pemerintah, tentu akan membahas bersama dengan Mahkamah Agung (MA, red.) untuk memfasilitasi usul dan saran yang dikemukakan oleh Pak Wakil Presiden. Mudah-mudahan ada jalan keluar untuk menampung saran dan usul yang disampaikan oleh Pak Wakil Presiden, " ujar Menko Yusril saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Jumat.

Baca juga: OPM Nyatakan Tidak Bertanggung Jawab atas Kematian Guru Melany Wamea, TPNPB Dikecam Masyarakat Papua

Menko Yusril menjelaskan bahwa kemungkinan untuk melibatkan hakim ad hoc dalam kasus ini masih terbuka lebar. Peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengadilan HAM dan pengadilan tindak pidana korupsi, memang secara eksplisit menyebutkan adanya potensi keterlibatan hakim ad hoc. "Tidak tertutup kemungkinan untuk kasus-kasus tertentu, itu juga direkrut hakim ad hoc untuk menangani perkara-perkara tertentu itu saja. Dan, untuk itu, perlu ada diskusi antara pemerintah dengan Mahkamah Agung, " tuturnya.

Namun, Menko Yusril menegaskan bahwa hingga kini belum ada tersangka dari kalangan sipil dalam kasus yang menimpa Andrie Yunus. Keempat pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka seluruhnya adalah prajurit TNI.

Baca juga: Dekontaminasi Cs-137 Cikande Tuntas, Dua Pabrik dan 11 Area Non-Industri Bersih

Oleh karena itu, Yusril menjelaskan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus akan diadili sepenuhnya oleh pengadilan militer, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Militer. "Kalau sekarang, karena belum ditemukan adanya tersangka dari kalangan sipil, maka pengadilannya sepenuhnya adalah pengadilan militer, dan ini sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Peradilan Militer, " tegasnya.

Sebelumnya, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI pada Selasa (7/4/2026) telah melimpahkan berkas perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ke Oditurat Militer II-07 Jakarta. Jika berkas dinyatakan lengkap, perkara ini akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk proses persidangan.

Baca juga: Teror di Jalan Trans Nabire: OPM Kodap VIII Intan Jaya Bunuh Warga Papua Sendiri

Puspom TNI sendiri telah menetapkan empat prajurit TNI yang merupakan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sebagai tersangka pada akhir bulan lalu. Keempat tersangka tersebut adalah Kapten NDP, Letnan Satu SL, Letnan Satu BHW, dan Sersan Dua ES. (PERS)