Updates.
MEDAN – Kelegaan terpancar dari wajah para penyintas bencana alam di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Hari ini, Jumat (27/6/2025), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, secara resmi menyerahkan 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama. Ini adalah penantian panjang yang akhirnya berujung pada rumah yang aman dan layak huni.
"Sebanyak 120 unit sudah siap huni, " ujar Maruarar di Kabupaten Tapanuli Selatan, Jumat (27/6/2025). Penyerahan ini merupakan bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai elemen masyarakat.
Bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Maruarar menyoroti Tapanuli Selatan sebagai daerah yang menunjukkan kecepatan luar biasa dalam membangun kembali rumah bagi warganya yang terdampak bencana.
Pembangunan huntap ini dimulai dengan peletakan batu pertama pada 20 Desember 2025. Menariknya, Tapanuli Selatan tidak sendiri; peletakan batu pertama dilakukan bersamaan dengan Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga.
"Fakta bahwa kita sama-sama melakukan peletakan batu pertama di empat titik, tapi Tapanuli Selatan menjadi kabupaten yang pertama se-Indonesia yang sudah selesai membangun hunian dengan cepat sesuai waktunya, " ungkap Maruarar dengan bangga. Keberhasilan ini menjadi tolok ukur baru dalam penanganan pascabencana.
Total, setidaknya 227 unit hunian tetap direncanakan akan dibangun di Kabupaten Tapanuli Selatan, khususnya di daerah aliran sungai Batangtoru. Angka ini menegaskan komitmen penuh untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak.
Tak lupa, Maruarar memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Tapsel, Gus Irawan. "Saya harus memberikan apresiasi kepada Bupati Tapsel Gus Irawan karena yang paling cepat dan paling masif pengerjaan hunian tetap, " tuturnya, menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan yang sigap dalam situasi krisis.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, turut menjelaskan kunci percepatan pembangunan huntap. Menurutnya, ada tiga tahapan utama yang harus dilalui.
"Tahap awal, kata dia, bergantung pada kemampuan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyusun serta menyerahkan data korban secara rinci berbasis nama dan alamat (by name by address) beserta tingkat kerusakannya." Kelengkapan data ini menjadi fondasi krusial untuk langkah selanjutnya.
Data yang akurat tersebut kemudian diverifikasi secara teliti oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Proses ini memastikan bahwa bantuan sampai kepada yang berhak. Setelah itu, tahap pembangunan dimulai, melibatkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta kekuatan dari sektor nonpemerintah seperti Yayasan Buddha Tzu Chi.
Tito Karnavian juga menggarisbawahi peran penting Bupati Tapsel Gus Irawan. "Tito mengapresiasi langkah Bupati Tapsel Gus Irawan yang dinilai sigap dalam menyampaikan data kerusakan secara lengkap dan cepat, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat." Kecepatan dan kelengkapan data ini secara langsung mempercepat pencairan bantuan finansial.
Masyarakat terdampak menerima manfaat langsung berupa dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp1, 8 juta yang dibayarkan sekaligus untuk tiga bulan, memberikan sedikit kelegaan finansial selama masa pengungsian. Selain itu, berbagai bantuan lain juga disalurkan, seperti bantuan jaminan hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial sebesar Rp15.000 per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga senilai Rp3 juta, hingga dukungan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta. Semua ini adalah upaya untuk meringankan beban dan memulihkan semangat warga. (PERS)
