Updates.
POLITISI - Yasonna Hamonangan Laoly, sosok yang akrab disapa Yassona Laoly, telah menorehkan jejak panjang dalam kancah politik Indonesia. Lahir pada 27 Mei 1953, perjalanannya dari seorang akademisi dan aktivis organisasi hingga menduduki kursi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) penuh warna dan dinamika.
Ia pertama kali dipercaya mengemban amanah sebagai Menkumham dalam Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menjabat sejak 27 Oktober 2014. Namun, pada 1 Oktober 2019, ia mengundurkan diri untuk memenuhi panggilan tugas baru sebagai anggota DPR RI. Tak lama berselang, takdir politik membawanya kembali ke kursi yang sama. Presiden Joko Widodo kembali menunjuknya sebagai Menkumham di Kabinet Indonesia Maju, mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Masa jabatan kedua Yasonna Laoly sebagai Menkumham harus berakhir lebih cepat dari perkiraan. Pada 19 Agustus 2024, ia kembali mengundurkan diri, dan posisinya digantikan oleh Supratman Andi Agtas.
Sebelum terjun ke panggung eksekutif, Yasonna Laoly telah membangun rekam jejak yang solid di legislatif. Ia pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Komisi II pada periode 2004–2009. Sebagai politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), latar belakangnya yang kaya sebagai aktivis organisasi, akademisi, intelektual, dan pimpinan perguruan tinggi menjadi fondasi kuat dalam kiprahnya.
Perjalanan pendidikannya pun patut diperhitungkan, mulai dari SD Katolik Sibolga, SMP Sibolga, hingga SMA Katolik Sibolga. Ia melanjutkan ke jenjang S-1 di Universitas Sumatera Utara (S.H.), lalu meraih gelar S-2 (M.Sc) di Virginia Commonwealth University, dan puncak akademisnya adalah gelar S-3 (Ph.D) dari North Carolina University. Pengalaman internship di bidang administrasi pendidikan tinggi di Roanoke College, Virginia, USA, semakin memperkaya wawasannya.
Karier profesional Yasonna Laoly dimulai sebagai pengacara dan penasihat hukum pada tahun 1978-1983. Ia juga sempat menjadi pembantu dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, sebelum akhirnya memegang tampuk dekanat di fakultas yang sama pada periode 1998-1999. Tak hanya itu, ia juga aktif sebagai peneliti di NCSU pada 1992-1994 dan asisten riset di Departemen Sosiologi dan Antropologi di universitas yang sama. Sejak tahun 2000, ia tetap aktif sebagai dosen.
Di dunia politik, Yasonna Laoly mulai merintis karier organisasinya sejak di BPC GMKI Medan pada 1976. Ia juga pernah memegang posisi di KNPI Medan dan terlibat aktif dalam kepengurusan PDI-P Sumatera Utara dari tahun 2000 hingga 2008. Pengalamannya sebagai Wakil Ketua DPD PDI-P Sumut dan Kepala Badiklatda PDI-P Sumut menjadi bekal penting sebelum terjun ke politik praktis.
Ia pertama kali terpilih sebagai anggota DPRD Sumut pada periode 1999-2004. Kemudian, pada tahun 2004, langkahnya berlanjut ke Senayan sebagai anggota DPR RI mewakili PDI-Perjuangan dari daerah pemilihan Sumatera Utara I. Di parlemen, ia menduduki Komisi II dan menjadi bagian dari Badan Anggaran DPR RI, serta Sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan di MPR RI.
Pada periode 2019-2024, ia kembali terpilih sebagai anggota DPR RI, masih dari daerah pemilihan yang sama. Namun, takdir politik kembali memanggilnya untuk mengabdi di eksekutif.
Penunjukannya sebagai Menkumham pada Kabinet Kerja 2014-2019 sempat memicu kontroversi. Latar belakangnya sebagai politikus menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan. Selama menjabat, ia menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk kerusuhan di lembaga pemasyarakatan seperti Lapas Banceuy, Lapas Malabero, dan Lapas Kerobokan. Isu peredaran narkoba di lapas, serta narapidana terorisme yang merencanakan serangan, menjadi sorotan publik. Tak luput pula, namanya sering disebut dalam kisruh dualisme kepengurusan partai politik seperti PPP dan Golkar, di mana pengesahan kepengurusan olehnya sempat menuai kritik.
Bersama DPR, minimnya produk legislasi yang dihasilkan pada tahun 2015 dan 2016 juga menjadi catatan penting selama masa jabatannya.
Setelah resmi mengakhiri kariernya sebagai Menkumham pada 1 Oktober 2019, ia kembali ke DPR RI. Namun, takdir kembali membawanya ke kursi menteri. Ia kembali mengundurkan diri dari DPR untuk menerima penunjukan sebagai Menkumham di Kabinet Indonesia Maju.
Riwayat pekerjaan Yasonna Laoly mencakup berbagai posisi strategis, mulai dari Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara, Anggota DPR RI, Wakil Sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan MPR RI, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilihan Presiden, Anggota Komisi II, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan MPR RI, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, hingga dua periode sebagai Menteri Hukum dan HAM. Setelah periode terakhirnya sebagai menteri, ia kembali terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2024-sekarang, dan juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Siloam International Hospitals Tbk sejak 2024.
Kehidupan pribadi Yasonna Laoly diwarnai dengan keyakinan Kristen Protestan dan latar belakang Suku Nias. Ia menikah dengan Elisye Widya Ketaren dan dikaruniai empat orang anak. Kepergian sang istri tercinta pada Kamis, 10 Juni 2021, menjadi duka mendalam dalam kehidupannya.
Pengalaman hidup dan karier Yasonna Laoly juga sempat diabadikan dalam film, termasuk perannya sebagai kameo Mabes Polri dalam film 'Sang Prawira' pada tahun 2019.
Berbagai penghargaan telah diraihnya, termasuk Outstanding Graduate Student Award dari Virginia Commonwealth University pada 1986, serta pengakuan dari Alpha Kappa Delta International Sociology Honor Society dan Sigma Iota International Honor Society. Dalam sejarah elektoralnya, Yasonna Laoly selalu berhasil terpilih sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan Sumatera Utara I, menunjukkan kepercayaan publik yang konsisten. (PERS)
