Updates.
JAKARTA - Keberadaan ratusan ribu warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Kamboja, baik di sektor formal maupun informal, menjadi sorotan serius Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK) Abdul Muhaimin Iskandar. Angka yang mencapai lebih dari 100 ribu orang ini memicu kekhawatiran akan potensi eksploitasi dan kerentanan para pekerja migran tersebut.
Menko Muhaimin Iskandar mengungkapkan keprihatinannya saat ditemui di Jakarta, Senin (27/10/2025). Ia menyebutkan bahwa jumlah WNI di Kamboja sangat signifikan, mencakup mereka yang bekerja di berbagai sektor hingga yang mendukung kebutuhan sehari-hari.
"Di sana (Kamboja) itu terakhir sekitar 100 ribu orang. Seratus ribu orang itu baik yang bekerja di sektor tertentu maupun yang men-support makanannya, konsumsi hariannya, " ujar Menko Muhaimin Iskandar.
Ia menambahkan, banyak WNI yang membuka usaha di sektor kuliner, menghadirkan cita rasa Indonesia di negeri orang. "Makanya di sana ada Soto Lamongan, ada rujak cingur, Pecel Madiun. Banyak di sana, " tuturnya.
Kondisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan mengingat Kamboja hingga kini belum memiliki perjanjian kerja sama resmi dengan Indonesia yang secara kuat menjamin keselamatan dan hak-hak para pekerja migran asal Tanah Air. Hal ini membuka celah bagi potensi eksploitasi dan praktik perdagangan orang, terutama bagi mereka yang bekerja di luar jalur resmi.
Menyadari risiko tersebut, pemerintah melalui koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Pnomh Penh terus berupaya mencegah agar tidak ada lagi WNI yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja.
Menko Muhaimin Iskandar mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mudah tergiur oleh tawaran kerja ke Kamboja, sebab negara tersebut bukanlah destinasi yang aman dan terjamin bagi para pekerja migran Indonesia.
"Kita terus mengkampanyekan dan menyosialisasikan bahwa Kamboja bukan tempat aman untuk pekerja migran kita, " tegas Muhaimin Iskandar. (PERS)
