Updates.
BATAM - Badan Gizi Nasional (BGN) bertekad menyelesaikan seluruh pembayaran pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Kepulauan Riau. Langkah ini krusial agar dapur-dapur tersebut dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami sedang melakukan penyelesaian. Untuk bangunan di daerah terpencil itu sudah kami data, sebagian sudah dibayarkan, dan sisanya akan kami selesaikan, ” ujar Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya saat menghadiri Rapat Konsolidasi Program MBG di Batam, Kamis (02/04/2026).
Sony menyadari adanya sejumlah dapur di wilayah 3T Kepri yang pembangunannya telah rampung namun urung beroperasi karena terkendala anggaran dari pusat. Ia menambahkan, BGN akan menggelar rapat lanjutan di Jakarta pada 7 April 2026 untuk menuntaskan proses pembayaran tersebut. Harapannya, setelah semua rampung, dapur-dapur yang siap pakai bisa segera difungsikan.
“Insyaallah pada 7 April kami rapat di Jakarta untuk penyelesaiannya. Setelah itu, dapur yang sudah selesai bisa langsung dioperasionalkan, ” katanya.
Lebih lanjut, Sony menjelaskan bahwa setelah tahap awal ini tuntas, BGN akan melakukan pendataan ulang untuk mengembangkan program MBG ke wilayah-wilayah lain yang belum terjangkau. Pemetaan kebutuhan dapur, termasuk jumlah penerima manfaat, akan dikoordinasikan dengan satgas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Pada tahap pertama, sebanyak 130 dapur SPPG telah dibangun di berbagai wilayah 3T Kepulauan Riau. Rinciannya meliputi 14 dapur di Natuna, 20 di Anambas, 30 di Batam, 1 di Tanjungpinang, 9 di Bintan, 41 di Lingga, dan 15 di Karimun. Ini menunjukkan komitmen BGN untuk menjangkau daerah-daerah yang paling membutuhkan.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah dalam upaya memperluas jangkauan program MBG hingga ke pulau-pulau terluar. Ia menegaskan koordinasi dengan satgas kabupaten/kota terus dilakukan demi percepatan pembangunan di wilayah 3T.
Fokus utama pemerintah daerah, kata Nyanyang, adalah menjaga stabilitas pasokan bahan pangan untuk operasional dapur MBG, khususnya di wilayah kepulauan. Upaya koordinasi intensif terus dilakukan agar distribusi bahan pangan dari Batam, Bintan, hingga Karimun tidak mengalami hambatan.
“Kami memastikan pasokan dari Batam, Bintan, hingga Karimun tetap terjaga. Koordinasi terus dilakukan agar distribusi bahan pangan tidak terhambat, ” katanya.
Selain itu, pemerintah provinsi juga actively menggandeng berbagai pihak, termasuk dinas terkait dan satgas daerah, demi mempercepat distribusi logistik ke wilayah-wilayah yang aksesnya sulit. (PERS)
