Updates.
JAKARTA - Perum Bulog berkomitmen penuh menjaga ketersediaan dan kestabilan harga beras di seluruh negeri. Guna mewujudkan komitmen tersebut, Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengumumkan bahwa program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan digalakkan sepanjang tahun 2026. Target penyaluran beras pada program ini mencapai 828 ribu ton, sebuah langkah strategis untuk memastikan masyarakat dapat menikmati beras dengan harga yang terjangkau.
Penugasan strategis ini mengacu pada Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 204/TS.03.03/K/2/2026, yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2026. Surat tersebut secara spesifik menugaskan Bulog untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di tahun 2026.
"Dasar hukum penugasan kami sesuai dengan Perbadan (Peraturan Badan) Pangan Nasional Nomor 204 tanggal 11 Februari 2026 yang mana total SPHP tahun ini 828 ribu ton yang harus kami salurkan, " ungkap Rizal pada Jumat (03/04/2026) di Jakarta.
Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa Bulog akan menyalurkan beras program SPHP secara langsung ke pasar-pasar rakyat. Pendekatan ini diyakini efektif dalam mengendalikan harga agar tetap stabil dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Lebih lanjut, Bulog tidak hanya fokus pada pasar tradisional. Penyaluran beras juga akan dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), memastikan ketersediaan beras SPHP maupun beras premium secara berkelanjutan di seluruh stan koperasi binaan.
Selain itu, Bulog aktif berpartisipasi dalam Gerakan Pangan Murah (GPM). Kolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Jaringan distribusi Bulog sangat luas, mencakup outlet yang dibina oleh pemerintah daerah, koperasi badan usaha milik daerah, koperasi instansi pemerintah, serta Jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) yang kini mencapai sekitar 80 ribu titik. Dengan jangkauan seluas ini, Bulog berupaya agar beras terjangkau dapat diakses oleh sebanyak mungkin masyarakat.
Untuk memperluas aksesibilitas, beras program stabilisasi juga akan didistribusikan melalui swalayan dan toko modern. Langkah ini sangat penting untuk memastikan masyarakat di perkotaan maupun daerah memiliki opsi yang mudah untuk mendapatkan beras dengan harga yang bersahabat.
Beras program SPHP disalurkan dalam kemasan ikonik 5 kilogram. Kualitas beras yang ditawarkan adalah medium, dengan tingkat pecahan sekitar 25 persen dan kadar air 14 persen, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai inovasi, kini Bulog juga menyiapkan kemasan yang lebih ringkas, yaitu 2 kilogram, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil.
Harga jual beras SPHP telah ditetapkan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku. Untuk zona 1 (mencakup Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi), harga beras SPHP adalah Rp12.500 per kilogram. Sementara itu, zona 2 (meliputi Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, serta Kalimantan) dihargai Rp13.100 per kilogram. Untuk zona 3 (Maluku dan Papua), harga ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram.
Salah satu perubahan signifikan dalam program SPHP tahun 2026 adalah penyaluran yang dilakukan sepanjang tahun tanpa jeda. Berbeda dengan pola sebelumnya yang bersifat berkala mengikuti periode panen, pola baru ini dirancang untuk menjaga stabilitas harga secara konsisten, baik di tingkat konsumen maupun petani.
Meskipun demikian, target penyaluran beras program stabilisasi pada tahun 2026 mengalami penyesuaian jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yang mencapai 1, 5 juta ton secara nasional. Penyesuaian ini dilakukan setelah mempertimbangkan proses penyaluran sisa kuota tahun sebelumnya pada awal tahun 2026.
Pada Januari 2026, sempat beredar informasi bahwa target penyaluran tetap 1, 5 juta ton. Namun, setelah evaluasi, dilakukan penyesuaian target untuk mencerminkan realitas penyaluran yang masih berlangsung untuk kuota tahun sebelumnya di bulan Januari dan Februari.
Realisasi program stabilisasi pada tahun 2025 tidak mencapai target yang ditetapkan karena pola penyaluran yang tidak sepanjang tahun. Distribusi sempat terhenti sementara, terutama saat memasuki masa puncak panen. Penundaan ini dimulai sejak Februari dan baru dilanjutkan kembali pada Juli hingga Desember 2025. Total realisasi pada tahun 2025 mencapai 802.939 ton, dan sisa kuota tersebut kemudian diperpanjang hingga awal 2026 untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga. (PERS)
