Updates.
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menunjukkan bahwa ia bukan sekadar kebijakan pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia. Di balik porsi makanan yang dibagikan setiap hari, program ini sedang membentuk denyut ekonomi baru yang bergerak sampai ke daerah-daerah. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menegaskan bahwa aliran dana dari program ini sudah memberi dampak langsung pada ekonomi rakyat.
“Rata-rata uang pemerintah yang mengalir ke daerah mencapai sekitar Rp1 triliun per hari, ” ujar Sony, Sabtu (18/04/2026).
Pernyataan itu penting karena menunjukkan bahwa MBG tidak bisa lagi dibaca semata-mata sebagai program sosial. Dana yang mengalir setiap hari dari Aceh hingga Papua itu bukan berhenti di angka anggaran, melainkan berubah menjadi upah kerja, belanja bahan pangan, dan transaksi ekonomi riil di lapangan. Dalam penjelasan Sony, sekitar Rp117 miliar per hari diserap oleh 1, 8 juta pekerja yang terlibat di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara lebih dari Rp600 miliar masuk ke pedagang beras, sayur, ikan, telur, daging, dan buah. Ini artinya, MBG bukan hanya memberi makan penerima manfaat, tetapi juga menghidupkan pasar rakyat.
Di titik inilah MBG layak disebut sebagai instrumen ekonomi nasional. Sebab ketika negara membelanjakan anggaran secara langsung untuk kebutuhan pangan harian dalam skala sangat besar, yang bergerak bukan hanya dapur SPPG, tetapi juga petani, nelayan, peternak, pedagang, pengangkut, hingga pelaku UMKM di sekitar rantai pasok. Sony menegaskan bahwa dana tersebut memang dirancang agar kembali ke masyarakat. Ia menjelaskan bahwa insentif untuk SPPG bukanlah keuntungan semata, melainkan bagian dari pemberdayaan ekonomi warga yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program.
Yang membuat desain MBG semakin menarik adalah mekanisme penyalurannya. Menurut BGN, sekitar 70 persen dana digunakan untuk bahan baku dan langsung masuk ke SPPG melalui sistem virtual account. Skema ini membuat uang negara tidak berputar terlalu lama di jalur birokrasi, tetapi langsung bekerja di lapangan. Dengan model seperti itu, MBG memiliki efek ganda: mempercepat distribusi manfaat dan sekaligus memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran. Dalam bahasa yang lebih sederhana, dana publik tidak habis di meja administrasi, tetapi langsung menjadi perputaran ekonomi di tingkat bawah.
Lebih jauh lagi, MBG sedang membangun sebuah ekosistem baru. Ketika kebutuhan bahan baku pangan tersedia setiap hari dalam jumlah besar, maka sektor produksi lokal terdorong untuk menyesuaikan diri. Ketika SPPG bertambah, lapangan kerja ikut tumbuh. Ketika distribusi makanan makin luas, kebutuhan logistik ikut bergerak. Bahkan BGN kini menyiapkan sekitar 900 SPPG di daerah terpencil untuk memperluas pemerataan program, termasuk di wilayah 3T dan kawasan yang sulit dijangkau. Langkah ini memperlihatkan bahwa MBG bukan program sesaat, melainkan infrastruktur sosial-ekonomi yang sedang dibangun secara bertahap.
Sony juga menekankan sisi yang paling substansial dari program ini: manfaat gizi harus berjalan seiring dengan manfaat ekonomi lokal. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa yang paling penting bukan hanya semakin banyak anak menerima makanan bergizi, tetapi juga tumbuhnya ekonomi lokal di sekitar program. Pandangan ini membuat MBG punya posisi yang jauh lebih strategis. Program ini bukan hanya soal mengatasi stunting, kekurangan gizi, atau ketimpangan akses pangan, tetapi juga tentang bagaimana belanja negara dipakai untuk menciptakan sirkulasi ekonomi yang merata sampai ke daerah.
Karena itu, MBG semestinya tidak dilihat sebagai beban fiskal semata. Justru sebaliknya, ia dapat dibaca sebagai investasi sosial-ekonomi jangka panjang. Anak-anak memperoleh asupan gizi yang lebih baik, pekerja lokal mendapatkan penghasilan, pelaku usaha kecil memperoleh pasar, dan daerah menikmati perputaran uang yang lebih hidup. Bila dijaga dengan tata kelola yang baik, penyerapan bahan baku lokal yang kuat, serta pengawasan distribusi yang disiplin, MBG berpotensi menjadi salah satu model kebijakan publik paling berdampak dalam beberapa tahun terakhir.
Pada akhirnya, MBG telah memberi pesan yang jelas: program gizi tidak harus berdiri sendiri sebagai agenda kesehatan. Ia bisa menjadi motor ekonomi, alat pemerataan, sekaligus instrumen pembangunan nasional dari bawah. Dan ketika Rp1 triliun per hari benar-benar bergerak ke daerah, maka yang sedang dibangun sesungguhnya bukan hanya meja makan yang lebih layak bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga fondasi ekonomi rakyat yang lebih hidup. (PERS)
