Updates.
JAKARTA - Fenomena korupsi yang terus merajalela, dengan mayoritas pelaku yang tertangkap adalah para pejabat negara dan pengusaha terkemuka, menimbulkan pertanyaan mendasar yang menggugah nurani publik: Siapa sebenarnya pengkhianat bangsa ini? Ketika amanah publik disalahgunakan demi keuntungan pribadi, dan roda perekonomian bangsa digerogoti oleh keserakahan segelintir orang, maka definisi pengkhianatan pun menjadi semakin kabur namun terasa begitu nyata.
Kasus-kasus korupsi yang silih berganti terungkap, melibatkan tokoh-tokoh yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah bangsa dan negara, semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan para pemimpinnya.
Para pejabat, yang memegang kekuasaan dan kepercayaan rakyat, seharusnya menjadi contoh teladan dalam menjalankan tugas negara dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Namun, kenyataannya seringkali berbanding terbalik.
Dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan pelayanan publik, justru disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri dan kroni. Pengusaha, yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan kemakmuran, kerap kali terlibat dalam praktik-praktik haram melalui suap, gratifikasi, dan berbagai bentuk kolusi ilegal demi memuluskan kepentingan bisnis mereka, seringkali dengan mengorbankan kepentingan umum.
Dampak dari praktik korupsi ini sungguh multidimensional. Secara ekonomi, korupsi menghambat investasi, meningkatkan biaya produksi, dan menciptakan ketidakadilan dalam persaingan bisnis. Pembangunan infrastruktur menjadi terbengkalai atau berkualitas buruk, layanan publik menurun, dan kesenjangan sosial semakin melebar. Di sisi lain, korupsi juga merusak tatanan sosial dan politik.
Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum terkikis, yang dapat memicu instabilitas sosial dan ketidakpuasan yang meluas. Keadilan menjadi barang langka ketika hukum dapat dibeli dan dilanggar tanpa konsekuensi yang setimpal bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan harta.
Pertanyaan tentang siapa pengkhianat bangsa menjadi semakin relevan ketika kita melihat pola ini. Apakah mereka yang secara terang-terangan mencuri uang rakyat, merusak aset negara, dan mengkhianati sumpah jabatan? Atau, apakah ada pihak lain yang berperan dalam lingkaran setan ini?
Peran pengusaha yang menjadi pemberi suap juga tidak bisa diabaikan. Tanpa adanya pihak yang memberi, praktik korupsi tidak akan berjalan semulus itu. Ini menunjukkan adanya simbiosis mutualisme yang mematikan antara kekuasaan dan modal yang tidak bertanggung jawab, yang sama-sama merusak fondasi bangsa.
Pemberantasan korupsi bukanlah sekadar tugas lembaga penegak hukum semata. Ini adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Edukasi anti-korupsi sejak dini, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, transparansi dalam setiap kebijakan dan penggunaan anggaran, serta penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu, adalah langkah-langkah krusial yang perlu terus diperjuangkan.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam melaporkan praktik-praktik korupsi dan tidak memberikan ruang bagi siapapun untuk merusak integritas bangsa. Ketika para pejabat dan pengusaha yang seharusnya menjadi pilar pembangunan justru menjadi pelaku utama tindak pidana korupsi, maka secara esensial, mereka telah mengkhianati amanah, kepercayaan, dan masa depan bangsa ini.
Jakarta, 02 April 2026
Dr. Ir. Hendri, ST., MT
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia
