Updates.
POLITISI - Menapak jejak karier politiknya, Drs. H. Kahar Muzakir, lahir pada 10 Desember 1946, telah menorehkan kontribusi signifikan di panggung legislatif Indonesia. Perjalanannya dimulai dari bangku pendidikan, menempuh Sarjana Muda Pendidikan Teknik Mesin di IKIP Yogyakarta, dilanjutkan dengan gelar Sarjana Pendidikan Teknik Mesin pada tahun 1970. Latar belakang akademis ini menjadi pondasi awal sebelum ia terjun ke dunia politik yang dinamis.
Kiprahnya dalam organisasi kemahasiswaan HMI Cabang Yogyakarta (1967—1974) menjadi gerbang awal keterlibatannya dalam perjuangan dan diskusi publik. Pengalaman ini turut membentuk pandangannya, sebelum kemudian ia memperluas jaringan dan pengaruhnya di DPD AMPI Sumsel (1984—1989). Tak hanya itu, Kahar Muzakir juga pernah mengemban amanah sebagai wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumsel, menunjukkan loyalitas dan dedikasinya pada partai berlambang pohon beringin.
Perjalanan legislatifnya terbilang panjang dan penuh warna. Ia berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar selama lima periode berturut-turut, meliputi masa jabatan 2004–2009, 2009–2014, 2014–2019, 2019–2024, dan kembali dipercaya untuk periode 2024–2029. Posisi strategis ini membawanya duduk di berbagai komisi penting yang menangani isu-isu krusial bangsa.
Awalnya, Kahar Muzakir menempati kursi anggota DPRD Komisi X untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan II, sebuah posisi yang memberinya tanggung jawab besar dalam mengawal kebijakan terkait Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan. Pengalamannya di komisi ini memberikan pemahaman mendalam tentang sektor-sektor vital yang membentuk karakter bangsa.
Pada November 2015, di tengah riuh rendahnya sidang etik terkait kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI oleh Ketua DPR-RI mengenai perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia, Kahar Muzakir dipercaya oleh Fraksi Golkar untuk menjadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Peran ini menuntut ketegasan dan integritas dalam menjaga marwah lembaga legislatif.
Tak berhenti di situ, pada Januari 2016, Kahar Muzakir ditunjuk sebagai Ketua Badan Anggaran DPR-RI. Jabatan ini menempatkannya di jantung pengambilan keputusan anggaran negara, sebuah tugas yang membutuhkan kecermatan dan visi ekonomi yang kuat. Kemudian, sejak 29 Mei 2017, ia melanjutkan pengabdiannya di Komisi III DPR–RI, membidangi sektor hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan keamanan, sebuah area yang sangat bersentuhan langsung dengan keadilan dan ketertiban masyarakat.
Menariknya, jejak karier politik juga ditemukan pada generasi penerusnya. Putra Kahar Muzakir, Wahyu Sanjaya, juga mengikuti jejak ayahnya dengan menjadi Anggota DPR-RI periode 2014—2019 dari Partai Demokrat dan aktif di Komisi VI. (PERS)
