Updates.
SURABAYA - Rencana pemangkasan tiga angka nol dari mata uang rupiah atau redenominasi, dinilai belum menjadi prioritas mendesak oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino. Menurutnya, ada agenda strategis lain yang lebih membutuhkan perhatian penuh pemerintah saat ini.
Harris menjelaskan bahwa redenominasi pada dasarnya memiliki dua sasaran utama. “Sasaran redenominasi pertama adalah efisiensi. Nolnya tidak banyak, laporan keuangan lebih ringkas, penggunaan kertas juga lebih sedikit. Bahkan kalkulator 12 digit itu karena nol uang kita terlalu banyak, ” ujarnya kepada Wartawan, di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (14/11/2025).
Sasaran kedua, lanjutnya, adalah aspek nilai tukar. “Dua target ini kalau berhasil bisa tercapai, ” jelasnya.
Namun demikian, Harris menekankan bahwa redenominasi tidak serta merta berdampak pada stabilitas ekonomi maupun kemampuan pemerintah mengendalikan inflasi. “Redenominasi tidak membuat inflasi terkendali. Efisiensi iya, tapi stabilitas ekonomi tidak, ” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti besarnya biaya pelaksanaan redenominasi. Kompleksitas sistem keuangan saat ini, termasuk uang elektronik, pembukuan perusahaan, harga saham, dan perjanjian dagang, membuat proses ini menjadi sangat rumit. “Uang itu bukan hanya uang fisik. Ada uang elektronik, pembukuan perusahaan, harga saham, perjanjian dagang. Ini ribet sekali. Belum lagi terjadi money illusion akibat pembulatan (round up), ” katanya.
Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah lebih memprioritaskan agenda strategis lainnya. “Menurut saya lebih baik kita konsentrasi mendukung pemerintahan Presiden Prabowo yang punya banyak program untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, ” tegas Harris.
Lebih jauh ia menilai redenominasi belum urgen untuk dijalankan tanpa adanya persiapan matang. “Prakondisi ekonomi, moneter, sosial itu harus disiapkan dulu. Kalau semuanya sudah siap, ya silakan. Kalau mau bikin kerangka regulasinya dulu juga tidak masalah, ” ujarnya.
Harris menambahkan bahwa penyusunan undang-undang dan peraturan turunan terkait redenominasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar. “Peraturan turunannya banyak sekali. Itu perlu 4 sampai 6 tahun. Jadi jangan buru-buru lah melaksanakannya. Fokus saja pada target pertumbuhan ekonomi, ” tutupnya. (PERS)
