Updates.
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, menyuarakan keprihatinan mendalam atas strategi pariwisata Indonesia yang dinilainya belum cukup berpihak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku ekonomi kreatif (Ekraf). Ia menekankan pentingnya keberpihakan yang terencana sejak awal, bahkan sebelum wisatawan mancanegara (wisman) menginjakkan kaki di tanah air.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025), Putra Nababan mengkritik target kunjungan wisman dan devisa untuk tahun 2026 yang dinilainya kurang ambisius. Ia membandingkan capaian Indonesia dengan Thailand yang berhasil menarik 28 juta wisman dan meraup devisa senilai US$29 miliar, sementara Indonesia menargetkan 22 juta wisman dengan estimasi devisa Rp370 triliun.
"Saya lihat targetnya ini memang cukup baik, tetapi mungkin kurang fantastis dan kurang ambisius, " ujar Putra Nababan.
Lebih lanjut, Putra Nababan menegaskan bahwa pembahasan UMKM dan Ekraf seharusnya tidak sekadar berhenti pada kuantitas sertifikasi atau jumlah lembaga pendamping. Fokus utama harus pada hasil nyata, yaitu bagaimana strategi wisata mampu secara signifikan menghidupkan UMKM dan Ekraf.
Ia menambahkan bahwa keberpihakan ini harus dimulai dari jauh hari, sejak wisatawan masih berada di negara asal mereka. Pengarahan mengenai destinasi yang akan dikunjungi, apa yang akan dilihat, dan apa yang akan dibeli oleh wisman perlu diatur secara strategis.
Menurutnya, promosi pariwisata tidak boleh hanya mengandalkan media sosial. Arah paket wisata harus dirancang agar wisman benar-benar membelanjakan uangnya untuk produk lokal, bukan sekadar makanan cepat saji. Kekhawatiran terbesarnya adalah wisman hanya datang untuk berfoto tanpa memberikan kontribusi ekonomi yang berarti.
"(Pengeluaran) sebesar US$1.300 sampai US$1.400 dari wisatawan yang Ibu targetkan bersama dengan jajaran, itu harus diarahkan sebanyak mungkin ke UMKM dan Ekraf, " tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Putra Nababan mendorong Kemenparekraf untuk memanfaatkan posisinya sebagai sektor utama pariwisata guna memastikan pengeluaran wisatawan tersalurkan kepada usaha kecil, ekonomi kreatif, dan desa wisata.
"Jadi, saya berangkat dulu dengan keberpihakan. Tidak ada di ruangan ini, baik pemerintah maupun legislatif yang tidak berpihak kepada rakyat, " tegas Putra Nababan.
Selain isu keberpihakan, ia juga menyoroti relevansi pendidikan vokasi pariwisata di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di berbagai daerah. Ia mengingatkan kembali perdebatan di DPR mengenai penyisipan kata "dapat" dalam pasal pendidikan pariwisata di UU Kepariwisataan, yang menurutnya harus terbukti dari serapan lulusan Poltekpar yang sesuai dengan target Kemenparekraf.
Dukungan pemerintah, termasuk melalui APBN, dinilai krusial untuk mengarahkan lulusan ke industri dan destinasi prioritas. Langkah ini penting agar capaian Kemenparekraf sejalan dengan target devisa Rp370 triliun, rasio PDB 4, 6–4, 7%, kunjungan 16 juta wisman, serta rata-rata pengeluaran wisatawan sebesar US$1.300 hingga US$1.400 per kunjungan.
Putra Nababan menutup paparannya dengan menekankan bahwa pariwisata kini telah menempati posisi tiga besar penyumbang devisa nasional. Ia meminta Menparekraf untuk berupaya menaikkan peringkat pariwisata ke posisi kedua.
"Komisi VII siap mendukung agar sektor pariwisata diperhitungkan oleh Presiden, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, " pungkasnya. (PERS)
