Updates.
JAKARTA – Menjawab kekhawatiran mendalam akan tata kelola pangan nasional yang dinilai masih terfragmentasi, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengajukan sebuah gagasan strategis: pembentukan Kementerian Pangan. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan bersama Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Jaringan Petani Persada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (17/11/2025).
Bagi Firman, kerumitan dan tumpang tindih kebijakan pangan yang saat ini tersebar di berbagai kementerian seperti Pertanian, Perdagangan, BUMN, hingga Sosial, merupakan akar persoalan yang menghambat tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia. Ia merasakan betul bagaimana arah kebijakan yang berbeda-beda dari setiap kementerian justru menciptakan disorientasi.
“Kita membutuhkan satu atap kebijakan. Karena itu, saya mengusulkan pembentukan Kementerian Pangan yang benar-benar fokus mengatur regulasi pangan dari hulu sampai hilir, ” ujar politisi asal dapil Jawa Tengah III, dengan nada yang menunjukkan kegelisahan atas kondisi saat ini.
Dalam pandangannya, kementerian baru ini akan berperan sebagai regulator utama. Sementara itu, fungsi eksekusi dan operasional distribusi pangan akan sepenuhnya dijalankan oleh Perum Bulog. Langkah ini diharapkan dapat menyatukan kekuatan Bulog sebagai lembaga pelaksana tunggal dalam pengelolaan cadangan pangan, stabilisasi harga, serta penyerapan hasil bumi petani.
“Bulog harus kembali menjadi eksekutor utama. Kementerian membuat regulasi, Bulog menjalankan. Tidak perlu membentuk Dewan Pangan atau lembaga baru lain. Justru penyatuan ini akan memotong rantai birokrasi, ” jelasnya, menekankan efisiensi yang akan didapat.
Legislator Fraksi Partai Golkar ini meyakini bahwa stabilitas pangan nasional tidak akan terwujud tanpa perbaikan struktur kelembagaan yang fundamental. “Kalau negara ingin swasembada dan harga stabil, maka tata kelolanya harus kuat. Tidak bisa kebijakan pangan dipegang oleh banyak kementerian dengan arah yang berbeda-beda, ” tegasnya, menyiratkan pentingnya visi tunggal dalam pengelolaan pangan.
Ia menambahkan bahwa pembentukan kementerian ini akan mempermudah pengawasan, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan yang terpenting, meningkatkan efisiensi koordinasi antarinstansi. Pengalaman masa lalu, di mana Indonesia pernah meraih stabilitas pangan yang kuat melalui pengelolaan kelembagaan yang terpusat, menjadi bukti nyata bagi Firman.
Firman optimis bahwa usulan ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperkuat kemandirian pangan. RUU Pangan yang tengah digodok Komisi IV, menurutnya, adalah momentum yang tepat untuk merumuskan desain kelembagaan pangan yang lebih efisien dan terintegrasi.
“RUU Pangan harus berani menyentuh akar masalah. Kalau tidak, kita hanya memperbaiki pasal, tapi sistemnya tetap sama. Kita butuh terobosan kelembagaan, ” tutupnya, menutup diskusi dengan harapan akan adanya perubahan signifikan. (PERS)
