Updates.
PALEMBANG - Pembangunan infrastruktur yang sporadis dan tidak terintegrasi berpotensi besar memicu inflasi, terutama dalam sektor ketahanan pangan. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Wahyu Sanjaya, saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik di Palembang, Sumatera Selatan, pada Jumat (14/11/2025). Ia menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan terpadu dalam upaya pengendalian inflasi di wilayah tersebut.
Wahyu Sanjaya mengapresiasi upaya pengendalian inflasi yang telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Bank Indonesia di Sumatera Selatan. Namun, ia memberikan peringatan keras agar pembangunan di sektor pangan tidak dilakukan secara terfragmentasi.
“Jangan sampai ada cetak sawah tetapi saluran irigasinya tidak ada. Ending-nya output tidak sesuai harapan. Ketahanan pangan itu tidak selesai hanya dengan mencetak sawah. Sawahnya ada, tapi airnya tidak mengalir, itu artinya pembangunan tidak sinergi, ” tegas Wahyu Sanjaya kepada Parlementaria.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mencontohkan betapa krusialnya integrasi antarberbagai sektor pembangunan fisik. Menurutnya, setiap proyek harus saling mendukung untuk mencapai hasil yang maksimal.
“Kalau kita mau buat pelabuhan, ya harus dipastikan jalannya ada. Begitu juga pertanian. Jangan sampai sawah sudah dicetak dan pengairannya tersedia, tetapi akses jalan ke lokasi tidak ada. Akhirnya petani menjual hasilnya ke tengkulak karena tidak ada akses distribusi. Itu tentu tidak sesuai dengan tujuan pembangunan yang diharapkan Presiden, ” jelasnya.
Lebih lanjut, Wahyu Sanjaya menyoroti bahwa inflasi tidak semata-mata dapat dinilai sebagai indikator negatif. Ia berpendapat bahwa inflasi harus dilihat bersamaan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.
“Inflasi tinggi itu tidak serta-merta dikatakan buruk. Kita harus melihat bagaimana pertumbuhan ekonominya. Selama pertumbuhan kuat dan produksi berjalan, inflasi bisa dikelola, ” pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini. (PERS)
