Updates.
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi BUMN karya yang dinilainya masih berkutat pada masalah budaya kerja yang belum profesional, minimnya efisiensi, hingga kualitas hasil konstruksi yang memprihatinkan. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya di Jakarta, Senin (17/11/2025), Rachmat Gobel mempertanyakan prospek perusahaan-perusahaan pelat merah di sektor konstruksi ini.
Selama lebih dari satu dekade terakhir, pasar konstruksi telah mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Seharusnya, kondisi ini dimanfaatkan BUMN karya untuk mencetak keuntungan besar. Namun, realitasnya justru menunjukkan kerugian dan berbagai persoalan struktural yang mengakar.
“Sebetulnya perusahaan ini punya masa depan nggak ya? Kita lihat (BUMN) karya-karya ini punya masalah semua, ” ujar Gobel dalam agenda tersebut.
Lebih lanjut, Gobel menekankan bahwa akar persoalan bukan hanya sebatas kesalahan investasi di masa lalu, melainkan terletak pada pola pikir dan budaya kerja yang belum selaras dengan prinsip perusahaan modern. Ia mengamati banyak BUMN karya masih menganut paradigma birokrasi, di mana fokus utama adalah menghabiskan anggaran, bukan menghemat atau menciptakan keuntungan.
“Budaya kerja karya-karya ini tidak seperti perusahaan yang punya budaya korporasi yang bagus. Hampir sama dengan pemerintah: habisin anggaran, bukan ciptakan keuntungan, ” tegasnya.
Perhatian Gobel juga tertuju pada lemahnya fungsi pengawasan internal, terutama pada aspek keuangan. Menurutnya, peran direktur keuangan seharusnya krusial dalam mengarahkan perusahaan dan memastikan setiap keputusan strategis benar-benar menciptakan nilai tambah.
“Ini menciptakan keuntungan atau malah melarikan keuntungan?” kritiknya.
Di luar aspek efisiensi, Gobel juga menyoroti kualitas pengerjaan proyek BUMN karya yang dianggapnya masih jauh dari standar internasional. Ia membandingkan dengan pembangunan Grand Hyatt oleh kontraktor asal Korea yang menghasilkan konstruksi berkualitas dan tahan lama. Berbeda dengan itu, beberapa proyek BUMN karya dinilai cepat mengalami kerusakan dan minim perhatian terhadap detail lingkungan, seperti fasilitas umum yang cepat berbau atau jalan yang kotor akibat manajemen lapangan yang buruk.
“Kenapa tidak berpikir yang sama? Kalau mau bersaing sekelas Hyundai, ya harus berubah, ” serunya, merujuk pada adopsi sistem manufaktur dan metode konstruksi modern seperti knock down yang telah diterapkan negara lain seperti China.
Sebagai politisi dari Fraksi Partai NasDem, Rachmat Gobel menegaskan bahwa tujuan Komisi VI DPR melakukan pengawasan adalah untuk mendorong perbaikan menyeluruh. Ia meyakini BUMN karya masih memiliki peluang untuk bangkit melalui peningkatan profesionalisme dan tata kelola yang lebih baik. Pengalaman panjangnya bermitra dengan perusahaan Jepang, yang dikenal dengan standar konstruksi dan efisiensi kelas dunia, menjadi landasan keyakinannya akan pentingnya standar tinggi.
Komisi VI DPR RI menyatakan dukungan terhadap proses perbaikan BUMN karya, namun menuntut manajemen untuk segera mengimplementasikan transformasi yang nyata. Tujuannya jelas: agar perusahaan negara ini mampu menyajikan kualitas konstruksi yang superior, efisiensi yang optimal, serta menumbuhkan budaya kerja yang benar-benar profesional. (PERS)
