Updates.
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengupas tuntas seluk-beluk perolehan pekerjaan sebagai subkontraktor dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) yang terjadi pada tahun 2020. Langkah ini merupakan bagian dari upaya lembaga antirasuah untuk mengungkap dugaan korupsi yang lebih luas.
Pendalaman ini secara spesifik dilakukan saat KPK memeriksa tiga orang saksi kunci pada hari Rabu (20/10/2025). Saksi-saksi tersebut adalah Joseph Sulistijo, selaku Direktur PT Amanat Perkasa Speed (Total Logistics); Rully Firmansyah, yang menjabat sebagai Warehouse Manager Total Logistics pada periode 2013-2022; serta Paulus Moroopun Hayon, General Affair Manager PT Dosni Roha Indonesia (DNR).
"Para saksi didalami terkait mekanisme perolehan pekerjaan subkontraktor dalam penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) tahun anggaran 2020, " ungkap Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, kepada awak media di Jakarta pada Selasa (21/10/2025).
Budi menambahkan bahwa fokus pendalaman ini sangat beralasan, mengingat PT DNR berhasil mengantongi proyek distribusi bansos kepada lebih dari lima juta keluarga penerima manfaat yang tersebar di 15 provinsi. Proyek ini merupakan bagian dari total 10 juta paket bansos yang didistribusikan ke seluruh Indonesia.
"Pendistribusian tersebut merupakan sebagian dari total 10 juta paket bansos untuk keluarga penerima yang tersebar di 34 provinsi. Pendistribusian dilakukan pada September hingga November 2020, " jelasnya.
Kasus dugaan korupsi terkait penyaluran bansos di Kemensos ini memang telah bergulir cukup lama. KPK memulai pengusutan dari perkara dugaan suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020, yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai salah satu tersangka.
Perkembangan terbaru terjadi pada 15 Maret 2023, ketika KPK mengumumkan dimulainya penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk KPM dan PKH di Kemensos untuk periode 2020-2021. Kemudian, pada 26 Juni 2024, KPK kembali mengumumkan dimulainya penyidikan terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek.
Menjelang akhir tahun 2025, tepatnya pada 19 Agustus 2025, KPK mengambil langkah pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap empat orang yang diduga terkait kasus pengangkutan penyaluran bansos Kemensos. Keempat orang tersebut berinisial ES, BRT, KJT, dan HER.
Informasi yang berhasil dihimpun kemudian mengidentifikasi keempat orang tersebut sebagai Edi Suharto (mantan Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial), Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia), Kanisius Jerry Tengker (Dirut DNR Logistics tahun 2018–2022), dan Herry Tho (Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021-2024).
Pada tanggal yang sama, KPK juga mengumumkan penetapan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka dalam pengembangan perkara penyaluran bansos beras untuk KPM dan PKH tahun 2020-2021. Dalam kasus ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp200 miliar.
Puncaknya, pada 11 September 2025, KPK secara resmi mengungkapkan bahwa Rudy Tanoe (Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo) adalah salah satu tersangka setelah yang bersangkutan mengajukan upaya hukum praperadilan. KPK kembali mengungkap tersangka lain pada 2 Oktober 2025, yaitu Edi Suharto.
Hingga kini, KPK telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun, masih ada satu tersangka perseorangan dan dua korporasi yang identitasnya belum diungkap oleh KPK, meninggalkan rasa penasaran publik mengenai kelanjutan pengungkapan kasus ini. (PERS)
