Updates.
JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara mengenai laporan yang menyebutkan adanya keengganan dari pihak penyidik untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di provinsi tersebut.
“Selama 15 hari harus kami tindak lanjuti, ” tegas Ketua Dewas KPK, Gusrizal, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Gusrizal menjelaskan, dalam kurun waktu tersebut, Dewas KPK akan menggelar musyawarah internal untuk menentukan langkah selanjutnya. Keputusan mengenai pemanggilan penyidik yang diduga enggan memanggil Bobby Nasution akan diambil setelah diskusi mendalam.
“Kami akan musyawarahkan dulu, apakah perlu dipanggil yang bersangkutan untuk diminta klarifikasi atau bagaimana, ” ujarnya.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 26 Juni 2025. OTT tersebut mengungkap dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut.
Dua hari berselang, tepatnya pada 28 Juni 2025, KPK menetapkan lima individu sebagai tersangka. Mereka terbagi dalam dua klaster: klaster pertama terkait empat proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, dan klaster kedua mencakup dua proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai keenam proyek ini diperkirakan mencapai Rp231, 8 miliar.
Para tersangka yang ditetapkan meliputi Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting (TOP); Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen, Rasuli Efendi Siregar (RES); PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut, Heliyanto (HEL); Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group, Muhammad Akhirun Piliang (KIR); dan Direktur PT Rona Na Mora, Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang (RAY).
Dalam skema dugaan suap, Akhirun dan Rayhan Piliang diduga berperan sebagai pemberi dana. Sementara penerima dana di klaster pertama adalah Topan Ginting dan Rasuli Efendi Siregar, sedangkan di klaster kedua adalah Heliyanto.
Perkembangan terkini, pada 17 November 2025, Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (MAKI) melaporkan Kepala Satuan Tugas KPK, Rossa Purbo Bekti, atas tudingan dugaan penghambatan proses hukum yang melibatkan Bobby Nasution. (PERS)
