Updates.
POLITISI - Fadli Zon, yang kini menyandang gelar kehormatan Datuk Bijo Dirajo Nan Kuniang, lahir pada 1 Juni 1971. Sosoknya dikenal luas sebagai politikus, sejarawan, dan mantan aktivis yang kini mengemban amanah sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia sejak 21 Oktober 2024 dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, jejak kariernya di panggung politik nasional telah terukir jelas saat menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014–2019. Bersama Prabowo Subianto, ia turut menjadi motor penggerak pendirian Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), di mana ia memegang posisi Wakil Ketua Umum. Pengabdiannya tidak berhenti di situ, sejak 8 Oktober 2015 hingga 2019, Fadli Zon dipercaya memimpin Organisasi Parlemen Antikorupsi Se-Dunia. Pasca pelantikannya sebagai menteri, posisi strategisnya sebagai Anggota DPR kini diisi oleh Mulyadi.
Lahir di Jakarta, Fadli Zon merupakan putra sulung dari tiga bersaudara, pasangan Zon Harjo dan Ellyda Yatim. Keduanya memiliki akar budaya Minangkabau yang kental dari tanah Payakumbuh, Sumatera Barat. Kehidupan pribadinya diperkaya dengan kehadiran dua putri tercinta, Shafa Sabila Fadli dan Zara Saladina Fadli.
Perjalanan pendidikannya dimulai di desa Cisarua, Bogor, tempat ia menempuh pendidikan dasar di SDN Cibereum 3. Ia melanjutkan jenjang SMP di SMPN 1 Cisarua, Gadog, Bogor, sebelum akhirnya berpindah ke SMP Fajar di Jakarta. SMA ia tuntaskan di SMA Negeri 31 Jakarta. Sempat belajar selama dua tahun di sana, takdir membawanya meraih beasiswa bergengsi dari AFS (American Field Service) ke San Antonio, Texas, Amerika Serikat, di mana ia lulus dengan predikat summa cum laude.
Kesempatan emas berlanjut ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Indonesia, mengambil program studi Sastra Rusia di Fakultas Sastra (kini FIB UI). Di kampus kuning ini, Fadli Zon tidak hanya fokus pada studi, tetapi juga aktif dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Biro Pendidikan Senat Mahasiswa FSUI (1992-1993), Sekretaris Umum Senat Mahasiswa FSUI (1993), dan Ketua Komisi Hubungan Luar Senat Mahasiswa UI (1993-1994). Semangat aktivismenya membara melalui partisipasi dalam berbagai demonstrasi dan penguatan kelompok studi di UI era awal 90-an. Selain itu, ia juga aktif berkarya di Teater Sastra UI. Di kancah yang lebih luas, ia pernah menjadi Sekjen dan Presiden Indonesian Student Association for International Studies (ISAFIS) pada 1993-1995, pengurus pusat KNPI (1996-1999), pengurus pusat Gerakan Pemuda Islam (1996-1999), serta anggota Asian Conference on Religion and Peace (ACRP) sejak 1996.
Puncak prestasi akademiknya diraih pada tahun 1994 ketika ia terpilih sebagai Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) I Universitas Indonesia dan Mahasiswa Berprestasi III tingkat Nasional. Ia bahkan memimpin delegasi mahasiswa Indonesia dalam ASEAN Varsities Debate IV di Malaysia.
Tahun 2002 menjadi penanda babak baru dalam pendidikannya, saat ia menempuh studi di London School of Economics and Political Science (LSE) di Inggris di bawah bimbingan para akademisi terkemuka. Dari institusi prestisius ini, ia meraih gelar Master of Science (M.Sc) dalam bidang Development Studies.
Kecintaannya pada sejarah membawanya meraih gelar doktor ilmu sejarah dari Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB), Universitas Indonesia, pada tahun 2016. Disertasinya yang berjudul "Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta 1926-1959" digarap di bawah bimbingan sejarawan terkemuka, Prof. Susanto Zuhdi.
Jejak politik Fadli Zon mulai terlihat jelas pada periode 1997-1999 saat ia menjadi anggota MPR RI mewakili golongan pemuda. Aktif sebagai asisten Badan Pekerja Panitia Adhoc I dalam penyusunan GBHN, ia juga mendirikan Institute for Policy Studies (IPS) untuk memperkaya khazanah intelektual publik.
Dalam kiprahnya sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Fadli Zon dilantik pada 2 Oktober 2014. Pemilihannya merupakan bagian dari paket pimpinan DPR yang diajukan oleh Koalisi Merah Putih, sebuah koalisi besar yang terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, PKS, PPP, Partai Demokrat, dan PAN. Meskipun sempat diwarnai dinamika, paket ini akhirnya terpilih secara aklamasi dan dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung.
Pengalaman internasionalnya semakin menguat ketika ia terpilih menjadi Presiden GOPAC (Global Organization Of Parliamentarians Against Corruption) untuk periode 2015-2017, dan kembali memimpin organisasi tersebut untuk periode 2017-2019. GOPAC, sebuah organisasi parlemen dunia yang berbasis di Kanada, memiliki fokus utama pada pemberantasan korupsi dan memiliki 50 cabang di lima benua.
Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sejak 2008, Fadli Zon menjadi salah satu pilar utama partai berlambang kepala Garuda ini. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Periode 2019-2024, memimpin upaya diplomasi parlemen Indonesia di kancah internasional. Selain itu, ia didapuk sebagai Wakil Presiden Liga Parlemen Untuk Palestina, sebuah amanah berat yang mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan isu kemanusiaan.
Di luar ranah politik, Fadli Zon dikenal sebagai penggiat budaya yang aktif. Ia mendirikan Fadli Zon Library, Rumah Kreatif Fadli Zon, serta Rumah Budaya di Sumatera Barat. Perpustakaan yang didirikannya menjadi pusat diskusi intelektual yang kerap dihadiri tokoh-tokoh terkemuka.
Keterlibatannya dalam berbagai organisasi kebudayaan dan kemasyarakatan juga tak terhitung. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI), Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI), dan Ketua Umum Perkumpulan Filatelis Indonesia (PFI).
Pengalaman jurnalistiknya dimulai sejak remaja, menulis di berbagai majalah hingga menjadi redaktur dan pemimpin redaksi di sejumlah publikasi nasional. Ia juga aktif menulis buku yang mencakup berbagai tema, mulai dari politik, sejarah, budaya, hingga puisi.
Fadli Zon juga aktif dalam berbagai forum internasional, termasuk sebagai anggota Delegasi RI dalam Konferensi tingkat Menteri VI World Trade Organization (WTO) di Hongkong. Ia menginisiasi Konferensi Indonesia-Pacific Parlaimentary Partnership (IPPP) yang mempertemukan parlemen dari 16 negara Pasifik. Komitmennya terhadap keterbukaan parlemen juga diapresiasi melalui dukungan terhadap inisiatif Open Parliament.
Dalam bidang filateli, Fadli Zon terpilih sebagai ketua umum Perkumpulan Filatelis Indonesia (PFI) pada Kongres IX tahun 2017. Pengalamannya dalam dunia filateli telah mengantarkannya pada partisipasi dalam berbagai kompetisi tingkat regional dan dunia.
Terkait pandangannya terhadap etnis Tionghoa, beberapa pernyataannya di masa lalu, khususnya saat Krisis Ekonomi Asia 1997-1998 dan terkait peristiwa Mei 1998, sempat menimbulkan kontroversi. Namun, ia sendiri telah mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan pendapat pribadi yang tidak terkait dengan proyek penulisan ulang sejarah resmi Indonesia.
Sebagai Menteri Kebudayaan, Fadli Zon memimpin proyek penulisan ulang sejarah resmi Indonesia yang dimulai Januari 2025. Proyek ambisius ini melibatkan ratusan sejarawan dari seluruh penjuru nusantara, dengan tujuan menyajikan narasi sejarah yang komprehensif dan mendalam.
Berbagai penghargaan telah diraihnya, termasuk gelar adat Datuk Bijo Dirajo Nan Kuniang, Tuanku Muda Pujangga Diraja, serta beberapa gelar kehormatan dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Ia juga menerima penghargaan internasional seperti AIPA Distinguished Service Award dan Champion of Corruption Awards dari The African Parliamentarians Network Against Corruption (APNAC). Selain itu, ia dianugerahi Tanda Kehormatan Indonesia Bintang Mahaputera Utama dan Bintang Mahaputera Nararya.
Karya-karyanya mencakup puluhan buku yang meliputi analisis politik, sejarah, puisi, hingga kajian budaya. Ia juga aktif dalam produksi film dokumenter dan album musik, menunjukkan spektrum minatnya yang luas. (PERS)
