Updates.
JAKARTA - Langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menginstruksikan seluruh guru menjalankan peran bimbingan konseling (BK) disambut positif oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Kebijakan ini dinilai sebagai kemajuan signifikan dalam upaya memperkuat pendidikan karakter dan menjaga kesejahteraan emosional para siswa.
Namun, di balik apresiasinya, Lalu Hadrian Irfani memberikan catatan penting. Ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak boleh sekadar berhenti pada tataran administratif. Kehadiran ahli psikologi profesional di sekolah, menurutnya, adalah sebuah keharusan yang tak terbantahkan.
“Meskipun kebijakan ini merupakan langkah maju dalam memperkuat pendidikan karakter dan kesejahteraan emosional siswa, namun kebijakan tersebut tidak boleh berhenti pada level administratif, ” ujar Lalu Hadrian Irfani, Senin (17/11/2025).
Politisi Fraksi PKB ini menegaskan bahwa pendampingan psikologis memerlukan kompetensi profesional yang mumpuni. Penugasan tambahan kepada guru, tanpa bekal yang memadai, tidak akan mampu menggantikan peran seorang ahli.
“Guru memang harus membentuk karakter siswa, tetapi bimbingan konseling bukan tugas yang bisa dijalankan tanpa bekal psikologis. Karena itu negara harus memastikan bahwa setiap sekolah memiliki psikolog atau konselor tetap, ” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, telah menyatakan harapan agar guru dapat menjalankan peran ganda, termasuk menjadi konselor bagi siswa. Ia juga mengonfirmasi bahwa ketentuan ini memiliki landasan aturan yang jelas.
Pemerintah, melalui Kemendikdasmen, tengah berupaya memaksimalkan fungsi pembimbingan ini dengan menyediakan pelatihan bimbingan dan konseling bagi para guru. Tujuannya agar guru tidak hanya mahir dalam bidang studinya, tetapi juga memiliki keterampilan dasar untuk memberikan pendampingan konseling.
Menanggapi hal tersebut, Lalu kembali menegaskan bahwa psikolog sekolah sejatinya adalah pilar penting dalam sistem pendidikan modern, bukan sekadar pelengkap. Ia membandingkan dengan negara-negara maju yang telah mewajibkan minimal satu psikolog atau konselor profesional untuk setiap 250 siswa.
“Dalam sistem pendidikan, guru dan psikolog seharusnya berjalan berdampingan. Guru mengajar dengan hati, tetapi psikolog membantu menjaga agar hati anak tetap kuat. Tanpa sinergi keduanya, sekolah bisa menjadi tempat tekanan, bukan tempat pertumbuhan, ” paparnya.
Legislator dari Dapil NTB II ini menyoroti kesenjangan yang masih ada di Indonesia jika dibandingkan dengan negara maju dalam hal ketersediaan psikolog sekolah.
“Maka BK tidak boleh menjadi formalitas administrasi. Dalam pendidikan modern, BK seharusnya menjadi ruang aman dan ruang penyembuhan, tempat siswa dapat berbicara tanpa rasa takut atau penilaian, ” tegasnya.
Ia menambahkan, bimbingan konseling seharusnya menjadi ruang pemulihan psikologis, bukan ruang disiplin.
“Bimbingan konseling bukan ruang disiplin, tetapi ruang pemulihan psikologis. Anak-anak butuh ruang aman untuk bercerita, bukan ruang baru untuk dihakimi, ” imbuhnya.
Maraknya kasus perundungan dan peningkatan angka bunuh diri di kalangan pelajar menjadi alarm serius bagi Lalu. Ia melihat ini sebagai cerminan kegagalan sistem pendidikan.
“Setiap kali kita membaca berita anak bunuh diri karena di-bully, itu bukan hanya tragedi keluarga, tetapi kegagalan sistem pendidikan kita. Sekolah yang tidak mampu membaca tanda-tanda krisis mental anak kehilangan jiwanya sebagai ruang tumbuh, ” tuturnya.
Lebih lanjut, Lalu menekankan pentingnya negara hadir di sekolah tidak hanya melalui kurikulum, tetapi juga kepedulian nyata. Ia berpendapat bahwa reformasi pendidikan nasional harus mengutamakan perlindungan jiwa dan kemanusiaan anak.
“Pendidikan bukan hanya soal mencerdaskan, tetapi menjaga agar anak-anak kita tidak kehilangan semangat hidupnya. Jika sekolah tidak bisa menjadi tempat aman, maka kita gagal melindungi masa depan bangsa, ” jelasnya.
Untuk itu, Lalu mendorong pemerintah untuk memimpin gerakan besar mewujudkan Sekolah Ramah Mental. Ini mencakup penyediaan sistem pencegahan perundungan, layanan kesehatan jiwa, dan unit layanan psikososial di setiap satuan pendidikan.
“Guru harus diberi pelatihan dasar psikologi anak dan deteksi dini, sementara psikolog profesional harus hadir sebagai pendamping inti di setiap sekolah, ” tutupnya. (PERS)
