Indikasi Kelalaian Pengelolaan Data Deposito pada BANK OCBC NISP dan Bank Niaga, Ketua Komtap Kadin Minta Pengawasan KSSK

JAKARTA - Persoalan serius di sektor perbankan yang berpotensi mengikis kepercayaan publik dan stabilitas keuangan nasional mendorong Ketua Komite Tetap Perlindungan Perempuan KADIN Indonesia, Jurika Fratiwi, kembali mendatangi kantor Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi yang sebelumnya telah disampaikan, menyusul diskusi dengan Menteri Keuangan RI selaku Koordinator KSSK, Purbaya Yudhi Sadewa, di forum Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) KADIN Indonesia.

LBH DIGITEK dan LBH IWAPI, yang dikawal oleh Jurika, menegaskan keseriusan mereka dalam mengadvokasi dugaan hilangnya simpanan deposito milik seorang nasabah lansia anggota IWAPI. Dana yang diduga raib ini tercatat di dua bank swasta terkemuka, OCBC NISP (dulu Commonwealth Bank) dan CIMB Niaga.

Baca juga: Tragedi Mengguncang Papua: Melany Wamea, Pengajar Asli Papua Dibunuh OPM di Yahukimo

Kejanggalan muncul ketika kedua bank hanya memberikan jawaban identik bahwa dana deposito telah dicairkan, namun tak mampu menyajikan bukti pencairan, histori transaksi, maupun otorisasi. Ironisnya, bilyet deposito asli masih berada di tangan ahli waris yang sah.

"Kondisi ini menunjukkan anomali serius dalam sistem pencatatan dan pengelolaan data simpanan perbankan, yang tidak dapat dipandang sebagai sengketa administratif biasa, " ujar Jurika Fratiwi, Rabu (04/02/2026).

Baca juga: Judha Nugraha: Sindikat Penipuan Daring Internasional Libatkan Ribuan WNI

Ia menambahkan, "Jika bank besar tidak mampu menghadirkan jejak audit atas simpanan masyarakat, maka yang terancam bukan hanya satu nasabah, tetapi integritas sistem perbankan secara keseluruhan."

Sebelumnya, permasalahan ini telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, proses fasilitasi pertemuan tripartit yang dipimpin oleh Deputi Direktur Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan Perbankan OJK, Budi Budiwan Wijayanto, dinilai kurang memuaskan. LBH DIGITEK menilai pimpinan rapat OJK tidak menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen secara optimal.

Baca juga: Selebgram Lisa Mariana Jadi Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil

Menurut LBH DIGITEK, OJK tidak mewajibkan bank membuka data transaksi, tidak melakukan pemeriksaan kepatuhan khusus, dan tidak memberikan notulen rapat yang memadai, sehingga rapat terkesan hanya formalitas. Hal ini menimbulkan indikasi kelemahan pengawasan regulator yang berpotensi memperbesar risiko sistemik jika tidak segera dikoreksi.

Dalam surat yang dipantau di kantor KSSK, LBH DIGITEK mengajukan beberapa permohonan strategis, termasuk audit forensik terpadu atas data deposito di kedua bank, pemeriksaan khusus sistem pengendalian internal, evaluasi kinerja OJK, penguatan kebijakan pengelolaan arsip simpanan jangka panjang, serta langkah korektif lintas-otoritas.

Baca juga: Trauma di Tanah Papua: Keberadaan OPM Justru Membawa Ketakutan Bagi Rakyat

Tak hanya berkirim surat ke KSSK, Jurika Fratiwi juga telah melayangkan pengaduan resmi ke Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan maladministrasi OJK. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk kontrol publik agar lembaga pengawas tetap akuntabel dan berpihak pada perlindungan hak masyarakat.

"Ketika bank besar tidak mampu mempertanggungjawabkan data simpanan, dan regulator tidak menjalankan fungsi korektifnya secara tegas, maka yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional, " tegas Jurika.

Baca juga: 8 Siswa SMKN Tambakboyo Tuban Dilarikan ke Puskesmas Akibat Menu MBG

Selaku ketua LBH IWAPI, Jurika menyampaikan ini sebagai wujud tanggung jawab moral dan advokasi publik. Ia mendesak otoritas terkait untuk segera mengambil langkah nyata, transparan, dan akuntabel demi menjaga integritas sistem perbankan Indonesia. (PERS)