Updates.
POLITISI - Lahir pada 8 Desember 1972, Maman Imanul Haq telah menorehkan jejak panjang dalam dunia politik dan pengabdian masyarakat Indonesia. Kiprahnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah berlangsung selama dua periode, yaitu 2014–2018 dan 2019–2024. Ia mewakili suara masyarakat di daerah pemilihan Jawa Barat IX, mencakup wilayah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Subang, sebuah amanah yang ia emban dengan penuh tanggung jawab.
Perjalanan Maman Imanul Haq dalam kancah legislatif tidak lepas dari latar belakangnya sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa yang kuat. Di Senayan, ia mendedikasikan diri dengan bertugas di Komisi VIII, sebuah komisi yang menangani isu-isu krusial terkait Agama dan Kesejahteraan Sosial. Pengalaman dan pemahamannya yang mendalam di bidang ini menjadi modal berharga dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
Sejak awal, Maman telah menunjukkan ketertarikannya pada pendidikan. Ia menamatkan pendidikan dasar di SD Negeri 3 Cimalaka pada tahun 1984, dilanjutkan ke jenjang MTs dan MA Baitul Arqom di Bandung hingga tahun 1990. Semangat belajarnya tak berhenti di situ, ia kemudian melanjutkan ke jenjang S-1 di STAI PUI Majalengka pada tahun 2001 dan meraih gelar S-2 dari STAIN Cirebon pada tahun 2006. Pencapaian akademis ini menjadi fondasi penting bagi kiprahnya di berbagai bidang.
Lebih dari sekadar politikus, Maman Imanul Haq juga dikenal aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Sejak tahun 2004, ia telah memegang peran penting sebagai Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Majalengka, sebuah posisi yang menunjukkan komitmennya dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat. Tak hanya itu, kontribusinya juga merambah ke dunia seni dan budaya sebagai Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Majalengka (2005–2009) serta aktif dalam Thoriqoh Mu'tabroh An-Nahdiyah. Ia juga mendirikan Tikar Media pada tahun 2007, sebuah inisiatif yang menandakan kepeduliannya terhadap literasi dan informasi.
Dedikasinya terhadap kemajuan Islam dan masyarakat juga terlihat jelas melalui berbagai posisinya di organisasi keagamaan tingkat nasional. Ia pernah menjabat sebagai Penasehat Robithoh Ma'ahid Islamiyah, menjadi bagian dari Dewan Kebijakan Fahmina Institute, serta menjadi Pembina Moderate Moslem Society. Pengalaman ini semakin diperkaya dengan keterlibatannya di Board KONTRAS sejak tahun 2010, sebuah lembaga yang konsisten memperjuangkan hak asasi manusia. Selain itu, ia juga aktif dalam Majelis Nasional Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, menegaskan komitmennya terhadap persatuan bangsa.
Perjalanan Maman Imanul Haq di Nahdlatul Ulama semakin menguat dengan perannya sebagai Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Jawa Barat (2011–2015) dan kemudian Ketua Lembaga Dakwah PB NU (2015–2018). Pengalaman ini membuktikan bahwa ia adalah sosok yang tidak hanya berkiprah di ranah politik formal, tetapi juga memiliki akar yang kuat dalam gerakan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat. Bahkan, pada periode pemilihan presiden 2018–2019, ia didapuk menjadi Direktur Relawan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, sebuah peran strategis yang menunjukkan kepercayaan besar kepadanya.
Di luar aktivitas politik dan organisasi, Maman juga memiliki rekam jejak panjang dalam dunia bisnis dan pendidikan. Sejak tahun 1993, ia telah menjadi Komisaris RM Langensari. Namun, hatinya tampaknya lebih tertuju pada dunia pesantren. Ia telah dipercaya sebagai Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan sejak tahun 1999 hingga kini, serta menjabat sebagai Ketua Yayasan Al-Mizan (1999–2004) dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Mizan Langensari (2004–sekarang). Kontribusi ini menunjukkan dedikasinya yang tak tergoyahkan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan berbasis agama.
Kini, Maman Imanul Haq kembali mengemban amanah sebagai Anggota DPR-RI untuk periode 2024–sekarang, melanjutkan tugasnya di Komisi VIII. Pengalaman panjangnya di legislatif dan organisasi, ditambah dengan pemahamannya yang mendalam tentang isu-isu sosial keagamaan, menjadikannya sosok yang patut diperhitungkan dalam perumusan kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat. (PERS)
