mk

    1. Beranda
    2. mk
    Bhayangkara

    Habiburokhman: Perpol Nomor 10/2025 Konstitusional dan Tak Bertentangan dengan Putusan MK

    Habiburokhman: Perpol Nomor 10/2025 Konstitusional dan Tak Bertentangan dengan Putusan MK
    Bhayangkara

    Putusan MK Soal Polri di Jabatan Sipil, Dr. Indra Perwira: Ruang Penugasan Tetap Terbuka

    Putusan MK Soal Polri di Jabatan Sipil, Dr. Indra Perwira: Ruang Penugasan Tetap Terbuka
    Hukum

    MK Larang Polisi di Jabatan Sipil Dinilai Keliru Baca Reformasi

    MK Larang Polisi di Jabatan Sipil Dinilai Keliru Baca Reformasi
    Hukum

    Putusan MK Urai Dinamika Hukum Polri, Ahli Hukum Tata Negara UPR Angkat Bicara

    Putusan MK Urai Dinamika Hukum Polri, Ahli Hukum Tata Negara UPR Angkat Bicara
    Bhayangkara

    Menteri Dukung Polri di Kementerian Pasca Putusan MK

    Menteri Dukung Polri di Kementerian Pasca Putusan MK
    Hukum

    MK Batalkan Batas Waktu Hak Atas Tanah IKN 190 Tahun

    MK Batalkan Batas Waktu Hak Atas Tanah IKN 190 Tahun
    Parlemen

    MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Anggota DPR RI Abdullah Minta Polri Segera Menyesuaikan Diri

    MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Anggota DPR RI Abdullah Minta Polri Segera Menyesuaikan Diri
    Parlemen

    DPR Kaji Putusan MK: Polisi Aktif Wajib Mundur atau Pensiun Dini dari Jabatan Sipil

    DPR Kaji Putusan MK: Polisi Aktif Wajib Mundur atau Pensiun Dini dari Jabatan Sipil
    Bhayangkara

    Kompolnas Tegaskan Polisi Aktif Boleh Jabat Jabatan Terkait Penegakan Hukum

    Kompolnas Tegaskan Polisi Aktif Boleh Jabat Jabatan Terkait Penegakan Hukum
    Bhayangkara

    MK Putuskan Polisi Aktif Harus Mundur dari Jabatan Sipil

    MK Putuskan Polisi Aktif Harus Mundur dari Jabatan Sipil
    Hukum

    MK Tolak Perluasan Usia Pemuda hingga 40 Tahun

    MK Tolak Perluasan Usia Pemuda hingga 40 Tahun
    Hukum

    MK: Jaksa Bisa Ditangkap Tanpa Izin Jaksa Agung, Egalitas Menuju Keadilan

    MK: Jaksa Bisa Ditangkap Tanpa Izin Jaksa Agung, Egalitas Menuju Keadilan
    Hukum

    Mahkamah Konstitusi: Masyarakat Adat Bebas Berkebun di Hutan Tanpa Izin Komersial

    Mahkamah Konstitusi: Masyarakat Adat Bebas Berkebun di Hutan Tanpa Izin Komersial

    Copyright © 2024 Humas.or.id - All Rights Reserved.