Updates.
JAKARTA - Semangat pemberantasan korupsi tak surut di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah ini memastikan bahwa penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang menyelimuti megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal dengan nama Whoosh, di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kepastian ini disampaikan KPK meskipun Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan operasional Whoosh, termasuk persoalan utangnya.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan bahwa tidak ada celah bagi siapa pun untuk menghalangi proses penyelidikan yang sedang berjalan. "Penyelidikan tidak ada larangan kan. Tidak ada satu larangan untuk melakukan penyelidikan, " tegas Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (05/11/2025).
Lebih lanjut, Tanak menjelaskan esensi dari penyelidikan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mengungkap ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam suatu perkara. Ia juga menambahkan bahwa KPK siap memberikan informasi kepada Presiden Prabowo apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek Whoosh.
"Kalau tidak ada, ya selesai. Kalau ada, kami juga bisa sampaikan kepada Presiden bahwa ini ada perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Ketika ada, tentunya Presiden juga akan menerima, " urainya.
Mengenai pertanyaan lebih lanjut perihal pihak-pihak yang telah dimintai keterangan dalam kasus ini, Tanak menyarankan agar pertanyaan tersebut diarahkan kepada Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, untuk mendapatkan rincian yang lebih spesifik.
Sebelumnya, sorotan tajam terhadap proyek Whoosh datang dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Melalui kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan praktik penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek tersebut.
"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat, " ungkap Mahfud MD kala itu.
Ia melanjutkan dengan pertanyaan krusial yang menggugah rasa ingin tahu publik, "Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini."
Menindaklanjuti temuan tersebut, pada 16 Oktober 2025, KPK mengimbau Mahfud MD untuk secara resmi membuat laporan terkait dugaan korupsi dalam proyek Whoosh. Interaksi antara Mahfud MD dan KPK pun berlanjut, hingga pada 26 Oktober 2025, Mahfud menyatakan kesiapannya untuk dipanggil dan memberikan keterangan kepada KPK.
Tak lama berselang, pada 27 Oktober 2025, KPK mengumumkan bahwa dugaan korupsi terkait proyek Whoosh telah dinaikkan ke tahap penyelidikan sejak awal tahun 2025.
Pernyataan kesiapan bertanggung jawab datang dari Presiden Prabowo Subianto pada 4 November 2025. Ia menegaskan posisinya sebagai Kepala Negara dalam menghadapi isu ini.
"Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya, " ujar Presiden saat ditemui di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta. (PERS)
