Updates.
JAKARTA — Kekhawatiran mendalam muncul dari legislator Senayan mengenai nasib desa wisata di Indonesia yang rentan mengalami stagnasi setelah program pendampingan usai atau euforia penghargaan mereda. Anggota Komisi VII DPR RI, Athari Gauthi Ardi, dengan tegas menyuarakan perlunya terobosan strategis demi mewujudkan kemandirian finansial bagi destinasi-destinasi unggulan ini, agar tidak terus bergelayut pada APBN dan APBD.
“Saya lihat desa wisata itu rentan mengalami stagnasi setelah adanya program pendampingan dan ADWI berakhir. Jadi setelah ada event ini, (biasanya) desa wisatanya stagnan, gitu-gitu aja, ” ujar Athari dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Menurut pengamatannya, akar permasalahan mendasar banyak terletak pada kesulitan akses pembiayaan yang dihadapi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Banyak dari mereka terpaksa gigit jari karena ditolak oleh perbankan, yang menganggap mereka belum 'bankable'. Kendala utama meliputi minimnya agunan, ketiadaan laporan keuangan yang terstruktur, hingga status legalitas yang masih abu-abu, yang semuanya mempersulit pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Athari mendesak agar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) segera menjalin koordinasi lintas kementerian. Tujuannya jelas: membuka keran pembiayaan yang lebih inklusif dan ramah bagi para pelaku pariwisata lokal.
Lebih jauh, politisi Fraksi PAN ini menyoroti jurang pemisah yang lebar antara kebutuhan industri pariwisata yang kian terdigitalisasi dan kesiapan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor ini. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk pemasaran maupun pengembangan usaha masih sangat rendah.
“Di sini masih banyak UMKM dan juga pengelola wisata yang kadang nggak punya perangkat yang memadai, keterbatasan biaya, keterbatasan pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi AI dan digital, ” jelasnya, merujuk pada temuan dari dialog langsung dengan UMKM di daerah pemilihannya, Sumatera Barat.
Fenomena menarik yang ia tangkap adalah, banyak pelaku UMKM yang sudah mampu menembus pasar ekspor, namun justru kesulitan memasarkan produknya di dalam negeri sendiri. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan fundamental dalam strategi pemasaran digital.
Sebagai solusi, Athari mendorong kolaborasi erat antara pelaku UMKM dengan para influencer lokal untuk mengoptimalkan jangkauan pemasaran. Ia juga menekankan potensi AI sebagai alat canggih untuk analisis pelanggan, personalisasi layanan, hingga efisiensi manajemen operasional—sebuah pendekatan yang ia yakini bisa lebih hemat biaya ketimbang metode konvensional.
“Namun, di sini mereka (pelaku UMKM) terkadang merasa agak mahal investasinya untuk bidang AI ini. Jadi, mereka sulit untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi untuk UMKM yang kecil, ” ungkapnya, menggambarkan tantangan biaya adopsi teknologi AI bagi pelaku usaha skala mikro.
Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, Athari mendorong Kemenparekraf untuk memperluas jejaring kolaborasi multisektoral. Keterlibatan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Pendidikan menjadi krusial. Tak lupa, ia berharap Kemenparekraf dapat menggandeng perusahaan teknologi raksasa untuk menyajikan solusi konkret dan pelatihan terkait AI, cloud computing, serta digitalisasi sistem lainnya.
Menutup pandangannya, Athari memberikan apresiasi tulus atas kinerja Kemenparekraf yang dinilainya telah menunjukkan perkembangan positif. “Selamat sekali lagi atas kinerjanya, Insyaallah pariwisata kita akan membaik ke depannya, ” tutupnya dengan penuh harapan. (PERS)
