Updates.
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, melontarkan kritik tajam terhadap kekacauan yang terjadi dalam sistem perebutan Surat Dukungan Utama Working and Holiday Visa (SDUWHV), atau yang akrab disebut 'war SDUWHV'. Ia menilai persoalan ini bukan sekadar hambatan teknis, melainkan cerminan dari kesalahan mendasar dalam proses dan kebijakan di Direktorat Jenderal Imigrasi.
Menurut Sugiat, mekanisme seleksi SDUWHV yang selama ini berlangsung terkesan terburu-buru dan menyerupai undian cepat, padahal kebijakan imigrasi memiliki bobot strategis bagi kepentingan bangsa di kancah internasional.
“Ini bukan hanya soal kawan-kawan bisa liburan dan bekerja di Australia. Ada kepentingan negara yang lebih besar, yaitu menjaga citra Indonesia, ” tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII dengan Perwakilan Gerakan DEMOSDUWHV di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Ia menambahkan, para peserta SDUWHV sejatinya adalah duta bangsa di Australia. Oleh karena itu, proses seleksi seharusnya dilakukan dengan standar ketat, mengutamakan mereka yang memiliki keahlian, kemampuan bahasa Inggris, dan kapasitas sosial yang mumpuni. Mekanisme 'first come first served' yang diadopsi selama ini, menurut Sugiat, adalah sebuah kekeliruan fundamental.
“Ada kesalahan yang sangat fatal dari hulunya ketika Dirjen Imigrasi melakukan seleksi hanya melalui mekanisme war seperti ini, ” tuturnya.
Sugiat mengemukakan dua dugaan akar masalah kekacauan sistem pendaftaran ini. Pertama, kemungkinan ketidakmampuan sistem teknologi informasi imigrasi dalam mengantisipasi lonjakan akses dari masyarakat. Kedua, potensi adanya praktik ilegal berupa jual beli slot kesempatan visa akibat lemahnya pengawasan.
Ia menegaskan bahwa indikasi kecurangan yang bersifat sistemik ini harus segera diusut tuntas.
Menyikapi keluhan para calon peserta yang merasa dirugikan, Sugiat memberikan dukungan penuh agar bukti-bukti kecurangan dikumpulkan selengkap mungkin. Komisi XIII menyatakan kesiapannya untuk mengawal proses hukum terkait dugaan praktik jual beli slot SDUWHV.
“Kami akan mengawal perjuangan kawan-kawan untuk mendapatkan keadilan. Silakan laporkan ke KPK, kepolisian, atau kejaksaan. Kami akan mendampingi dengan bukti-bukti yang ada, ” tandasnya.
Ke depan, Komisi XIII berencana memanggil pihak Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meminta klarifikasi mendalam dan mendesak perubahan drastis pada mekanisme seleksi SDUWHV. Sugiat menekankan bahwa kuota visa yang disediakan Australia tidak boleh lagi didistribusikan melalui sistem 'war', melainkan harus melalui proses seleksi yang objektif dan akuntabel.
“Kalau ada kuota dari Australia, jangan lagi pakai mekanisme begini. Harus ada proses selektif untuk mengirim putra-putri terbaik Indonesia, ” pungkasnya. (PERS)
