Updates.
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyuarakan urgensi untuk mengembalikan Perum Bulog pada fungsi sejatinya sebagai tulang punggung penyangga harga atau buffer stock nasional. Ia membandingkan dengan era Orde Baru, di mana Bulog memegang peranan krusial dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan.
Menurut Firman, semangat awal pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sejatinya dirancang untuk mengembalikan posisi strategis Bulog. Namun, ia menyayangkan bahwa amanat tersebut tidak sepenuhnya terwujud akibat kalah dalam lobi politik yang lebih mengarah pada sistem ekonomi liberal pada masa itu.
“Pada saat UU Pangan 2012 dibahas, semangat kita adalah mengembalikan Bulog ke fungsi awalnya sebagai buffer stock nasional. Tapi pasal itu hilang karena kalah voting politik. Akibatnya, Bulog sekarang hanya menyerap 10–20 persen gabah rakyat, padahal seharusnya minimal 60–70 persen, ” ujar Firman, Senin (17/11/2025), dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyusunan RUU Pangan dengan Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Jaringan Petani Persada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Firman, yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Panja dan salah satu inisiator UU Pangan, berpandangan bahwa kemandirian pangan mustahil tercapai tanpa mandat yang kuat bagi Bulog sebagai stabilisator harga, baik di tingkat petani maupun konsumen. Ia menegaskan bahwa stabilitas pangan bukan sekadar urusan produksi, melainkan juga pengendalian distribusi untuk mencegah fluktuasi harga yang tajam dan dominasi spekulan.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menilai bahwa ketidakmampuan negara mengendalikan harga dan pasokan beras selama dekade terakhir adalah konsekuensi langsung dari hilangnya peran Bulog sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan cadangan pangan.
“Kalau negara ingin harga beras stabil, solusinya hanya satu, yaitu Bulog harus kembali menjadi aktor utama. Distribusi pangan rakyat tidak boleh dilepas ke mekanisme pasar sepenuhnya, ” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa revisi RUU Pangan yang kini tengah digodok Komisi IV harus berani mengoreksi kesalahan desain regulasi sebelumnya. Firman mendesak agar regulasi baru menempatkan Bulog sebagai garda terdepan penyerapan gabah, dengan target minimal 70 persen, sehingga negara memiliki kendali penuh atas harga pangan dari hulu ke hilir.
“Kalau Bulog kuat, negara otomatis kuat dalam urusan pangan. Tidak perlu panik impor, tidak perlu gejolak harga. Ini sudah terbukti pada masa Bulog diberi kewenangan penuh, ” imbuh politisi dari daerah pemilihan Jawa Tengah III itu.
Firman menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa RUU Pangan harus memastikan Bulog kembali menjadi institusi strategis yang mengendalikan cadangan pangan nasional, bukan sekadar menjalankan penugasan terbatas. (PERS)
